Penulis : Putra Naibaho (Sekjen GPM)
Kalumpang, Sulawesi Barat
Ada sebuah ironi besar di tanah Nusantara. Sebuah wilayah yang menyimpan jejak panjang peradaban manusia, yang menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa, justru hingga hari ini masih harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang semestinya menjadi hak dasar setiap warga negara: akses jalan yang layak dan jaringan komunikasi yang memadai.
Kalumpang bukan sekadar nama sebuah wilayah di pedalaman Sulawesi Barat. Kalumpang adalah tanah leluhur, ruang hidup masyarakat adat, sekaligus wilayah yang menyimpan kekayaan sejarah dan warisan kebudayaan yang patut mendapat perhatian nasional.
Namun, ketika kita berbicara tentang masa depan, ada kenyataan yang sulit diterima. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, masyarakat Kalumpang masih dihadapkan pada persoalan mendasar. Jalan yang sulit diakses, keterbatasan infrastruktur transportasi, hingga jaringan komunikasi yang belum menjangkau sejumlah wilayah menjadi gambaran ketimpangan pembangunan yang masih nyata.
Bagaimana mungkin tanah yang menyimpan warisan peradaban justru tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan?
Kunjungan Sekretaris Jenderal DPP GPM, Putra Naibaho ke Kalumpang bukan sekadar agenda silaturahmi ataupun kunjungan organisasi. Ini adalah kesempatan untuk melihat langsung kehidupan masyarakat, mendengar suara mereka, memahami persoalan yang dihadapi, dan menyaksikan bagaimana ketimpangan pembangunan hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Tanah yang Menyimpan Sejarah, tetapi Belum Menikmati Kemajuan
Sejarah mencatat bahwa Kalumpang merupakan salah satu kawasan penting dalam penelitian arkeologi prasejarah Indonesia. Prof. Dr. Truman Simanjuntak menyampaikan Keberadaan situs Neolitik Kamassi dan Minanga Sipakko memberikan petunjuk penting mengenai sejarah hunian manusia dan persebaran penutur Austronesia di Nusantara. Bahkan, penelitian arkeologi di kawasan ini telah berlangsung sejak puluhan tahun silam.
Ironisnya, kekayaan sejarah tersebut belum berbanding lurus dengan perhatian pembangunan yang diterima masyarakatnya.
Hari ini, persoalan Kalumpang bukan semata-mata tentang jauhnya jarak dari pusat pemerintahan. Persoalannya adalah bagaimana negara menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan.
Jalan bukan sekadar hamparan aspal. Jalan adalah akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat-pusat ekonomi masyarakat.
Jaringan telekomunikasi bukan sekadar fasilitas tambahan. Di zaman ketika hampir seluruh aktivitas kehidupan terhubung secara digital, sinyal komunikasi merupakan kebutuhan dasar untuk memperoleh informasi, pendidikan, pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi.
Ketika masyarakat masih harus berjuang melewati akses jalan yang sulit dan hidup dalam keterbatasan jaringan komunikasi, maka kita patut mempertanyakan: di mana kehadiran negara?
Apakah pembangunan hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat kota? Apakah masyarakat di pedalaman harus terus menerima kenyataan bahwa kemajuan selalu datang paling akhir, bahkan tidak kunjung tiba?
Ketika Ketertinggalan Terasa Seperti Kesengajaan
Kata sengaja bukanlah tuduhan tanpa dasar mengenai siapa yang memiliki niat untuk menelantarkan Kalumpang. Ini merupakan ungkapan kritik atas kondisi yang berlangsung terlalu lama, ketika persoalan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Sebab, ketika persoalan jalan dan jaringan komunikasi terus berulang dari waktu ke waktu, sementara masyarakat harus menjalani kehidupan dengan segala keterbatasannya, ketertinggalan itu akhirnya terasa seperti sesuatu yang dibiarkan.
Saya tidak sedang meminta pembangunan yang berlebihan. Saya hanya sedang mempertanyakan mengapa hak-hak dasar masyarakat untuk terhubung, bergerak, dan berkembang masih begitu sulit diwujudkan.
Kemerdekaan seharusnya tidak berhenti sebagai cerita sejarah yang dibacakan setiap Agustus. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan nyata masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh di pedalaman Kalumpang.
GPM dan Tanggung Jawab Sejarah
Bagi Gerakan Pemuda Marhaenis, kunjungan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Marhaenis ke Kalumpang harus menjadi momentum untuk mempertegas kembali keberpihakan terhadap rakyat kecil dan masyarakat di wilayah yang selama ini belum mendapatkan pemerataan pembangunan secara layak.
Semangat Marhaenisme mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, investasi, dan kemajuan pusat-pusat perkotaan. Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan rakyat, terutama mereka yang selama ini berada dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
Di Kalumpang sendiri GPM telah hadir dalam setahun belakangan ini dalam bentuk Pengurus Anak Cabang (PAC) GPM Kalumpang, kehadiran GPM di Kalumpang adalah bentuk upaya mendengar langsung suara masyarakat. Sebab, persoalan rakyat tidak cukup hanya dibicarakan dari balik meja, tetapi harus dilihat, dirasakan, dan diperjuangkan bersama rakyat itu sendiri.
Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Marhaenis meminta kepada pengurus DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Sulawesi Barat, DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Mamuju serta PAC Gerakan Pemuda Marhaenis Kalumpang agar sering-sering turun langsung melihat masyarakat terkhusus dalam hal ini masyarakat kalumpang, supaya GPM lebih merasakan dan mengetahui apa permasalahan yang terjadi di Kalumpang dan hal apa yang bisa GPM bantu kepada masyarakat Kalumpang mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar sesuai kamampuan organisasi dan kader GPM yang ada di Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat.
Kalumpang membutuhkan lebih dari sekadar janji-janji pembangunan dan cerita hegemoni yang dirawat hanya demi kepentingan politik musiman. Kalumpang membutuhkan langkah nyata, perencanaan yang jelas, keberpihakan anggaran, serta komitmen lintas pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur secara berkelanjutan.
Kita tidak ingin Kalumpang hanya dikenang karena peninggalan sejarahnya. Kita ingin Kalumpang menjadi bagian dari masa depan Indonesia yang maju, terhubung, dan mendapatkan keadilan pembangunan.
Jangan Biarkan Sejarahnya Besar, tetapi Masa Depannya Terabaikan
Ada sesuatu yang harus kita renungkan ketika menginjakkan kaki di tanah Kalumpang. Terkhusus dalam Kunjungan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Bung Putra Naibaho ini secara tidak sengaja bersamaan dengan kegiatan Perayaan 100 Tahun Masuk Injil di Tanah Kalumpang, khususnya di dusun Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau yang di hadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kunjungan Wakil Presiden ini menjadi sejarah bagi Tanah Kalumpang dan Masyarakat Kalumpang, pertama kali seorang pemimpin Negara Republik Indonesia bisa menginjakkan kaki di Tanah Leluhur Nusantara semenjak Republik ini merdeka. Wakil Presiden akhirnya melihat betapa tertinggalnya Kalumpang hari ini, dan betapa sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan-pembangunan yang sangat lama di rindukan.
Kehadiran Wakil Presiden ini membuat semangat baru bagi masyarakat, bahwa negara harus benar-benar hadir di Tanah leluhur yang bersejarah ini.
Bagaimana mungkin sebuah wilayah yang menyimpan jejak panjang peradaban manusia justru masih harus berjuang untuk mendapatkan akses jalan dan jaringan komunikasi yang layak?
Jangan sampai bangsa ini begitu bangga menceritakan kejayaan peradaban leluhurnya, tetapi abai terhadap kehidupan anak cucu yang masih tinggal di tanah tempat sejarah itu tumbuh.
Kalumpang bukan wilayah yang boleh dilupakan. Masyarakatnya bukan warga negara kelas dua. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan masa depan yang lebih baik.
Sebab, kemajuan Indonesia tidak boleh hanya diukur dari megahnya kota-kota besar, tetapi juga dari seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat di pelosok negeri.
Kalumpang telah menyumbangkan jejaknya bagi sejarah Nusantara. Kini, sudah saatnya negara memberikan perhatian yang layak bagi masa depan Kalumpang.
Jangan biarkan tanah leluhur ini hanya menjadi saksi kejayaan masa lalu, sementara generasi penerusnya terus menunggu janji kemajuan.
Merdeka !!!
GPM Jaya !!!
Marhaen Menang !!!
