MAMUJU, Mekora.id – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyampaikan persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat pedalaman.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyoroti keterbatasan akses jalan menuju Kecamatan Kalumpang. Menurutnya, kemampuan anggaran daerah saat ini belum cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Ia menyebut, pembangunan jalan hanya mampu dilakukan sekitar 2 hingga 3 kilometer setiap tahun. Karena itu, Suhardi Duka berharap pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran lebih besar agar pembangunan akses menuju wilayah pedalaman bisa dipercepat.
“Selain infrastruktur jalan, persoalan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian Pemprov Sulbar. Sejumlah wilayah di Bonehau, termasuk Desa Tamalea, masih menghadapi keterbatasan sinyal atau masuk kategori blank spot,” kata Suhardi Duka dihadapan Gibran, Senin, (2/11/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan pemerintah provinsi tengah mengupayakan penanganan wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
Ridwan mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Akselerasi Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital serta Direktur Teknis Telkomsel di Jakarta. Dari koordinasi tersebut, Sulbar memperoleh kesempatan mengusulkan penanganan wilayah blank spot untuk program 2027.
Saat ini, DiskominfoSS Sulbar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan mengusulkan desa yang membutuhkan pembangunan jaringan.
Setiap kabupaten diharapkan mengajukan tiga titik prioritas. Usulan tersebut diarahkan pada desa dengan jumlah penduduk relatif besar, permukiman terkonsentrasi, ketersediaan listrik selama 24 jam, serta akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Sesuai arahan Gubernur, direncanakan akan dilakukan kerja sama Pemprov langsung dengan Telkomsel dalam penyediaan jaringan seluler 4G di desa blank spot dengan kapasitas teknologi yang disesuaikan kondisi lokal area pemasangan,” terang Ridwan.
Sebagai tahap awal, Pemprov Sulbar merencanakan proyek percontohan di sejumlah titik yang diupayakan dapat terealisasi pada 2027.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah pedalaman, sekaligus mengurangi kesenjangan akses informasi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
