MAMASA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamasa menyoroti dugaan korupsi dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut serta meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk penanganan karhutla sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPC GMNI Mamasa, Toni Mekar Putra, mengatakan anggaran penanggulangan karhutla seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, mencegah meluasnya kebakaran, serta memulihkan lingkungan yang terdampak.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup.
“Dana penanggulangan karhutla bukan ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Anggaran itu harus digunakan untuk melindungi keselamatan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Toni kepada Mekora.id via Whatssap pada senin (26/10/2026).
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan tersebut secara profesional dan transparan. Toni menegaskan, setiap indikasi penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti hukum, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain menyoroti persoalan anggaran, GMNI Mamasa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Toni menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila skala kejadian dan dampak karhutla memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui langkah pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan dampak, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan.
“Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret dan terukur. Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan sumber daya yang memadai, serta pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penambahan dukungan anggaran dan sumber daya dalam penanganan bencana diikuti dengan pengawasan yang ketat. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
GMNI Mamasa menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran negara, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas negara,” tutup Toni.
