MAMUJU, Mekora.id – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju untuk menguji sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab persoalan masyarakat. Melalui aksi unjuk rasa, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari penanganan karhutla, evaluasi program pemerintah, reformasi hukum, hingga pembangunan infrastruktur dan transparansi keuangan daerah.
Aksi dimulai di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju pada Rabu (21/10/2026). Namun, massa mengaku kecewa karena tidak ada anggota legislatif yang menemui mereka, meskipun pemberitahuan aksi telah disampaikan sebelumnya.
Bagi GMNI Mamuju, sikap tersebut menjadi catatan terhadap respons lembaga perwakilan rakyat dalam menampung aspirasi masyarakat. Mahasiswa menilai demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial yang semestinya direspons melalui dialog, bukan dibiarkan tanpa tanggapan.
“Yang kami sesalkan adalah ketika mahasiswa datang membawa aspirasi rakyat, justru tidak ada satu pun anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang menemui kami. Kami hanya menuntut ruang dialog dan tanggung jawab politik dari wakil rakyat,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Setelah berorasi di DPRD Kabupaten Mamuju, massa bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di sana, mereka akhirnya diterima untuk mengikuti audiensi bersama anggota DPRD provinsi.
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui surat rekomendasi. Adapun persoalan daerah akan didorong melalui fungsi pengawasan DPRD dan fasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan instansi terkait.
Koordinator lapangan aksi, Akwil, mengatakan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya berhenti pada evaluasi formal atau perayaan politik. Menurut dia, ukuran utama pemerintahan adalah kemampuannya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Bagi kami, dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana negara benar-benar hadir menjawab persoalan rakyat. Kami turun ke jalan karena masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, baik pada tingkat nasional maupun daerah,” kata Akwil.
Lima Persoalan Nasional
Dalam aksi tersebut, GMNI Mamuju menyampaikan lima tuntutan nasional. Mereka mendesak pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan serta menetapkan status bencana nasional apabila memenuhi persyaratan hukum. Mereka juga meminta evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Di bidang hukum, GMNI mendesak DPR RI dan pemerintah menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Keduanya dinilai penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang disebut berhubungan dengan PT Perminas di Sulawesi Barat. GMNI meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan menyeluruh sesuai ketentuan hukum, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi persyaratan.
Infrastruktur hingga Transparansi Pinjaman Daerah
Pada tingkat daerah, GMNI Mamuju membawa tujuh tuntutan. Persoalan infrastruktur menjadi salah satu sorotan, terutama kondisi jalan di wilayah Bonehau–Kalumpang yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Mahasiswa juga mendesak penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual, pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pelosok, serta pembenahan data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial.
Selain itu, GMNI meminta peningkatan layanan rehabilitasi dan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penyediaan sentra perdagangan yang layak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan transparansi penggunaan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Untuk persoalan pinjaman daerah, GMNI meminta DPRD Provinsi Sulawesi Barat membuka informasi mengenai penggunaan dana, realisasi anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat. Organisasi mahasiswa itu menilai pengawasan terhadap penggunaan uang publik harus disertai keterbukaan informasi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Akwil mengapresiasi kesediaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima massa untuk berdialog. Namun, ia mengingatkan bahwa audiensi bukanlah akhir dari perjuangan mereka.
“Kami mengapresiasi kesediaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kami untuk berdialog. Namun, yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Surat rekomendasi untuk isu nasional harus benar-benar disampaikan kepada pemerintah pusat, sedangkan persoalan daerah harus segera ditindaklanjuti melalui RDP dengan menghadirkan dinas terkait. Jangan sampai aspirasi mahasiswa hanya dicatat, didengar, kemudian dilupakan,” ujarnya.
Menurut Akwil, pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya program, atau jumlah investasi yang masuk. Pemerintah juga harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
GMNI Mamuju menyatakan akan mengawal kesepakatan audiensi dan meminta DPRD serta instansi terkait memberikan tindak lanjut yang jelas. Bagi mereka, kontrol sosial mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai mandat rakyat.
“Demokrasi tidak cukup hanya dengan mendengar aspirasi, tetapi harus dibuktikan melalui keberanian mengambil keputusan dan menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat,” kata Akwil.
Hingga tindak lanjut atas tuntutan tersebut dapat dipastikan, GMNI Mamuju menyatakan akan terus mengawasi respons pemerintah dan lembaga legislatif terhadap persoalan nasional maupun daerah yang mereka suarakan.
