Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik?

Mudik Lebaran di Tengah Efisiensi Anggaran, Orang Miskin Dilarang Mudik?

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Sejak tahun 2024, hasil survei potensi pergerakan angkutan lebaran, pemudik memprioritaskan angkutan umum sebagai moda transportasi mudik

Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis. Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun .

Lebaran adalah momentum bagi pemerintah untuk memberikan layanan mudik yang berkeselamatan. Bagi masyarakat, lebaran menjadi sesuatu yang sakral, sehingga sayang dilewatkan. Warga berupaya merayakan Idul Fitri harus di kampung halaman. Untuk memenuhi itu, maka mudik pun wajib dilakukan sebelum hari Lebaran tiba. Kecenderungan merayakan Lebaran tampak dari pengalaman setiap tahun di saat arus mudik selalu meningkat di waktu-waktu sebelum perayaan Idul Fitri itu tiba.

Mudik bersalaman, tentunya pemudik semakin banyak menggunakan angkutan umum. Setiap tahun diadakan Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Sejak tahun 2024 , hasil survei menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik .

Adapun hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran Tahun 2024, memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%), mobil sewa 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%), angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95%), kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%, kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online ) 1,07 juta orang (0,55%), taksi reguler 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

Melihat hasil survey dua tahun terakhir (tahun 2023 dan tahun 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Namun, mudik lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.

Penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik . Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik . Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik . Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu? Sementara BUMN sudah menetapkan rencana kerja dalam satu tahun ke depan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.

Disamping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. Tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut mudik gratis tahun berikutnya.

Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13 – 14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol. Bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan (tidak berbisa berhemat), jika mau mudik lebaran. Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik.

Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara gratis. Tahun 2025, peluangnya berkurang, lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Video DPRD Sulbar

    Kabar Video Syur Diduga Anggota DPRD Sulbar Beredar, Aktivis GEBRAK Desak Segera Diinvestigasi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id –  Warga Sulawesi Barat, tengah dihebohkan kabar beredarnya  video syur seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang diunggah oleh salah satu akun di platform sosial media Facebook kamis (27/02/2025). Beredarnya video Syur yang diduga Anggota DPRD Sulbar itu dengan seorang perempuan yang sedang Video Call Seks (VCS) itu, dikecam Gerakan Barisan Rakyat […]

  • Penerbangan Mamuju-Makassar

    DPRD Sulbar Ramai-Ramai Apresiasi Terbukanya Rute Penerbangan Baru Mamuju-Balikpapan dan Mamuju-Makassar

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi atas terwujudnya rute penerbangan baru yang menghubungkan Mamuju-Balikpapan (MMJ-BPN) dan Mamuju-Makassar (MKS-MMJ). Apresiasi itu diberikan pada Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Senin, (8/7/2024). Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Abdul Halim, mengatakan langkah ini sangat strategis dalam mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah, […]

  • Pengeroyokan di THM Mamuju

    Kasus Pengeroyokan di THM Mamuju : Dua Pelaku Ditangkap, Satu Lainnya Diduga Oknum Polisi Buron

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dua dari tiga orang pelaku pengeroyokan pekerja Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ditangkap polisi. Sementara satu orang pelaku lain yang disebut-sebut merupakan oknum polisi, kini masih dalam pengejaran. Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir, membenarkan adanya penangkapan dua orang terduga pelaku. Namun, keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka […]

  • Rapat DPMPTSP Sulbar

    DPMPTSP Sulbar Siapkan Kinerja Maksimal Dorong Iklim Penanaman Modal

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dalam rangka penguatan target kinerja serta optimalisasi pengembangan iklim penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat konsolidasi internal, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir, serta dihadiri Ketua Tim Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal, seluruh […]

  • Minta Jaya Ginting

    Minta Jaya Ginting Jadi Ketua REI Sulbar, Organsasi Para Developer

    • calendar_month Kamis, 9 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 214
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Minta Jaya Ginting terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Sulbar periode 2023-2026. Pria yang berprofesi sebagai Notaris itu terpilih setelah meraih 34 suara, unggul atas Sahabuddin 33 suara dalam Musda V REI Sulbar, di Mamuju. Senin–Selasa, 6-7 November 2023. Setelah terpilih, Ginting langsung dilantik oleh Dewan Pengurus […]

  • Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Mekora.id – Proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 memasuki tahap penting yang menandai langkah serius Pemerintah Kota dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. Suara, harapan, serta masukan dari berbagai fraksi DPRD disampaikan secara resmi kepada Pemkot Bontang dalam Rapat Kerja DPRD yang berlangsung di […]

expand_less