MAMUJU, Mekora.id – Forum Kesatuan Nelayan (FKN) Sulawesi Barat menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nelayan, khususnya nelayan tradisional dan skala kecil.
Ketua FKN Sulbar, Muh. Harfin, mengatakan bahwa kenaikan nilai tukar dolar memang dapat memberikan keuntungan bagi sebagian pelaku usaha perikanan yang berorientasi ekspor. Namun, kondisi tersebut belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi nelayan yang selama ini bergantung pada pasar domestik.
Menurutnya, sektor perikanan perlu dilihat secara lebih komprehensif karena struktur usaha perikanan di Indonesia tidak hanya terdiri dari perusahaan eksportir, tetapi juga jutaan nelayan kecil yang bergantung pada biaya operasional harian untuk melaut.
“Pada sektor perikanan yang melakukan ekspor, pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan nilai pendapatan ketika hasil penjualan dalam dolar dikonversi ke rupiah. Namun bagi nelayan tradisional atau nelayan lokal, dampaknya perlu dikaji lebih jauh karena mereka tidak secara langsung menikmati keuntungan tersebut,” ujar Muh. Harfin, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa salah satu dampak yang paling dirasakan nelayan adalah potensi kenaikan biaya operasional, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Aktivitas penangkapan ikan masih sangat bergantung pada penggunaan solar sebagai sumber energi utama kapal nelayan.
“Angka nilai tukar mungkin terlihat sebagai persoalan pasar uang, tetapi pengaruhnya dapat bergerak sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Dalam perikanan tangkap, hubungan itu paling mudah dilihat dari kebutuhan bahan bakar. Nelayan tidak membeli dolar, tetapi kegiatan melaut sangat bergantung pada solar,” katanya.
Muh. Harfin menambahkan, ketika biaya bahan bakar meningkat, nelayan dihadapkan pada sejumlah pilihan yang tidak mudah, mulai dari mengurangi jarak tangkap, menunda keberangkatan melaut, hingga tetap beroperasi dengan risiko pendapatan yang semakin kecil.
Karena itu, FKN Sulbar meminta pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif guna meminimalkan dampak gejolak nilai tukar terhadap sektor perikanan rakyat. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat industri perikanan lokal serta memastikan subsidi BBM tersalurkan secara tepat sasaran kepada nelayan yang membutuhkan.
“Kami meminta pemerintah terus memberikan perhatian terhadap penguatan industri perikanan lokal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran agar nelayan skala kecil tidak menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi gejolak ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, FKN Sulbar juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai potensi dampak pelemahan rupiah terhadap stabilitas harga pangan di dalam negeri. Menurutnya, kenaikan biaya produksi dan distribusi dapat berpengaruh terhadap harga komoditas perikanan maupun kebutuhan pokok masyarakat.
“Gejolak nilai tukar rupiah harus disikapi secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas harga pangan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa dampak ekonomi makro tidak berujung pada menurunnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Muh. Harfin.
FKN Sulbar menilai bahwa kebijakan perlindungan terhadap nelayan kecil perlu menjadi prioritas di tengah ketidakpastian ekonomi global, mengingat sektor perikanan rakyat merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.
