MAMUJU, Mekora.id – Proses seleksi penerimaan Akpol dan Bintara di Polda Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat sorotan dari HMI MPO Cabang Mamuju. Organisasi mahasiswa tersebut bahkan berencana melayangkan surat melalui Pengurus Besar (PB) HMI untuk merekomendasikan pelaporan ke Propam Mabes Polri serta menjadikannya bahan diskusi di Komisi III DPR RI.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mamuju, Dahril, menilai Polda Sulbar belum mampu mewujudkan semangat reformasi Polri dalam proses rekrutmen anggota kepolisian.
Menurutnya, seleksi penerimaan Akpol dan Bintara tahun ini kembali diwarnai dugaan kecurangan, termasuk praktik titip-menitip peserta yang disebut tidak berdomisili di Sulawesi Barat.
“Polda Sulbar gagal mewujudkan cita-cita reformasi Polri. Kami melihat adanya dugaan kecurangan dan praktik titip-menitip calon peserta yang tidak berdomisili di Sulawesi Barat,” ujar Dahril dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, proses seleksi saat ini masih berlangsung dan belum memasuki tahap penentuan kelulusan. Namun, kata dia, sejumlah persoalan telah muncul di tengah tahapan seleksi yang sedang berjalan.
Salah satu yang disoroti adalah dugaan adanya peserta yang memprotes pengurangan nilai pada salah satu tahapan tes. Menurut Dahril, setelah protes dilakukan, nilai peserta tersebut disebut kembali dikembalikan.
“Kalau benar ada nilai yang dikurangi lalu dikembalikan setelah diprotes, berarti ada yang perlu dijelaskan terkait mekanisme dan proses penilaiannya,” katanya.
Selain itu, HMI MPO Mamuju juga menyoroti penunjukan panitia seleksi yang disebut perlu dievaluasi. Mereka mempertanyakan kompetensi sebagian panitia yang terlibat dalam proses seleksi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah adanya peserta yang disebut berasal dari luar Sulawesi Barat namun tetap mengikuti proses seleksi di wilayah hukum Polda Sulbar.
Dahril menilai dugaan tersebut dapat mencederai semangat afirmasi bagi putra-putri daerah, khususnya dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program afirmasi daerah sejatinya hadir untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan dan pembinaan. Jika dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, maka tujuan program tersebut bisa kehilangan maknanya,” ujarnya.
Ia juga mengutip komitmen reformasi rekrutmen Polri yang pernah disampaikan dalam pembahasan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), yang menekankan pentingnya proses seleksi yang bersih dan bebas dari praktik titipan.
Atas dasar itu, HMI MPO Cabang Mamuju meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai dugaan yang berkembang dalam proses seleksi penerimaan Akpol dan Bintara di Polda Sulbar.
“Kami akan bersurat secara resmi ke PB HMI untuk diteruskan kepada Propam Mabes Polri dan menjadikan persoalan ini sebagai bahan diskursus di Komisi III DPR RI berdasarkan data dan hasil advokasi yang kami miliki,” tegas Dahril.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda Sulawesi Barat terkait sejumlah dugaan yang disampaikan HMI MPO Cabang Mamuju tersebut.
