JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) periode 2026–2030 resmi dilantik pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, pada Rabu, (28/10/2026) di Ge
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Kongres XI GPM yang digelar di Jembrana, Bali, pada Juni 2026. Kepengurusan baru ini dihadapkan pada agenda konsolidasi organisasi sekaligus memperluas gerakan Marhaenisme di tengah masyarakat.
Ketua Umum DPP GPM, Arya Weda Karna, menegaskan organisasi pemuda tidak boleh terjebak dalam rutinitas internal dan kegiatan seremonial. Menurutnya, GPM harus mampu membangun pengaruh melalui gerakan yang kreatif, dinamis, dan berani mengambil inisiatif.
Ia menyebut strategi tersebut sebagai gerakan zigzag, yakni kemampuan organisasi membaca situasi, memanfaatkan momentum, serta menentukan langkah-langkah yang tidak monoton untuk memperluas jangkauan perjuangan.
“GPM harus menjadi organisasi yang terkenal dengan semua gerakan zigzag-nya. Kita tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal, rapat, dan kegiatan seremonial. Kita harus mampu melahirkan gerakan yang membuat masyarakat melihat, mendengar, dan memperhitungkan keberadaan GPM,” kata Arya.
Ia menjelaskan, gerakan zigzag bukan berarti organisasi berjalan tanpa arah atau mengorbankan prinsip demi popularitas. Strategi tersebut justru harus tetap berpijak pada Marhaenisme dan keberpihakan kepada rakyat.
Arya juga mengajak kader belajar dari perjalanan perjuangan Soekarno yang menggunakan pidato, tulisan, organisasi, dan aktivitas politik untuk membangun kesadaran masyarakat.
Menurutnya, gagasan yang kuat tidak cukup hanya disimpan sebagai pemikiran. Gagasan harus disampaikan dan diperjuangkan melalui strategi yang tepat agar dapat memengaruhi kehidupan publik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP GPM menekankan pentingnya Marhaenisme sebagai landasan perjuangan untuk menjaga persatuan sekaligus mendorong kemajuan Indonesia.
Ia berpandangan, keragaman Indonesia membutuhkan pijakan ideologis yang tidak hanya mempersatukan masyarakat, tetapi juga memberi arah bagi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Marhaenisme adalah ideologi yang paling ideal bagi bangsa Indonesia. Apabila bangsa ini ingin terus bersatu dan maju, maka Marhaenisme harus menjadi jawaban yang kita perjuangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kader GPM tidak cukup hanya memahami pemikiran Bung Karno secara konseptual. Nilai-nilai Marhaenisme harus diterjemahkan ke dalam kerja konkret, mulai dari pendidikan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, hingga advokasi sosial.
“Tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks. Ketimpangan sosial, terbatasnya kesempatan kerja, persoalan pendidikan, ketergantungan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam merupakan persoalan yang membutuhkan jawaban ideologis sekaligus solusi praktis. Karena itu, kader-kader GPM dituntut untuk tidak hanya memahami pemikiran Bung Karno secara konseptual, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam kerja-kerja konkret,” ujarnya.
Pelantikan yang bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda itu diharapkan menjadi awal konsolidasi kepengurusan baru. Tantangan berikutnya adalah membuktikan relevansi organisasi melalui kaderisasi, penguatan jaringan, dan program kerja yang menyentuh persoalan masyarakat.
“Kader Marhaenis harus hadir dalam ruang pendidikan, ekonomi kerakyatan, kebudayaan, advokasi sosial, serta berbagai ruang strategis tempat kebijakan publik dan masa depan bangsa ditentukan. Marhaenisme, dalam konteks tersebut, harus menjadi ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Kekuatan sebuah ideologi tidak hanya diukur dari seberapa sering namanya disebut, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilainya mampu menjawab persoalan rakyat dan memberikan arah bagi perubahan sosial,” pungkas Putra.
