JATAM : Pencabutan Izin di Sumatera Tebang Pilih, Bukti Negara Lindungi Korporasi

JAKARTA, Mekora.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera. JATAM menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang menelan ribuan korban jiwa.

Pada 20 Januari 2025, Satgas PKH mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPH-HK). Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—wilayah yang berulang kali dilanda banjir bandang dan longsor.

Namun, menurut JATAM, negara tidak pernah menjelaskan secara terbuka pelanggaran apa yang dilakukan masing-masing perusahaan, bagaimana metode investigasi dilakukan, sejauh mana kerusakan ekologis dan sosial yang terjadi, serta siapa aktor utama di balik kehancuran bentang alam tersebut.

Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, menyatakan bahwa bencana di Sumatera merupakan katastrofe buatan yang lahir dari kebijakan negara yang dianggap ugal-ugalan menyerahkan ruang hidup warga kepada korporasi ekstraktif. Alih fungsi hutan untuk sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan disebut telah menghancurkan daerah tangkapan air, merusak daerah aliran sungai (DAS), serta melenyapkan kawasan penyangga ekosistem.

“Yang diumumkan negara hanya angka dan daftar perusahaan. Tanpa penjelasan rinci, itu tidak lebih dari manuver administratif,” kata Melky.

Meredam Kemarahan Publik
Menurut JATAM, pencabutan izin tersebut lebih menyerupai upaya meredam kemarahan publik yang belum surut pascabencana besar di Sumatera. Lebih dari 40 hari setelah banjir bandang menenggelamkan berbagai wilayah, kerusakan masih terlihat, sementara penegakan hukum terhadap pelaku dinilai tidak berjalan.

JATAM menilai negara kembali menggunakan pola lama dalam pengelolaan bencana: mengaburkan aktor kunci, meniadakan transparansi, dan menghindari pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Dalam skema ini, bencana dipersempit menjadi peristiwa alam semata, terpisah dari kebijakan perizinan dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya.

Jejak Korporasi dan Elite Politik
Juru Kampanye JATAM, Alfarhat Kasman, menyebut pihaknya menemukan keterkaitan kuat antara wilayah terdampak banjir dan longsor dengan konsesi perusahaan tambang, sawit, dan kehutanan yang beroperasi di kawasan hulu DAS dan wilayah strategis ekologi.

Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, wilayah hulu sungai dan bentang alam esensial bagi warga disebut dikuasai oleh korporasi besar. JATAM menelusuri struktur kepemilikan, direksi, hingga komisaris perusahaan-perusahaan tersebut dan menemukan keterhubungan dengan elite politik nasional dan pengurus negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam laporan terbarunya, JATAM menyebut nama Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri aktif, serta elite partai politik sebagai bagian dari jejaring afiliasi bisnis tambang, kehutanan, dan perkebunan di wilayah rawan bencana. Temuan tersebut, menurut JATAM, didasarkan pada penelusuran dokumen korporasi dan jaringan kepemilikan usaha.

JATAM menilai relasi ini menciptakan konflik kepentingan serius, karena pengurus negara berperan ganda sebagai regulator sekaligus pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku usaha.

Korporasi Besar dan Hulu DAS
Selain jejaring elite politik, JATAM juga menyoroti peran korporasi besar yang telah lama menguasai bentang alam Sumatera. Bakrie Group disebut mengendalikan konsesi pertambangan dan perkebunan di wilayah rawan gempa, longsor, dan banjir di Sumatera Utara dan Aceh.

Sinar Mas Group dan Musim Mas Group juga disebut memiliki keterhubungan operasional dan rantai pasok di wilayah yang berulang kali dikaitkan dengan deforestasi, banjir, dan krisis air, termasuk di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser dan Rawa Singkil.

Menurut JATAM, tanpa pembongkaran jejaring kepentingan tersebut, penanganan bencana akan terus berulang pada pola yang sama.

Cabut Izin Tanpa Penjara
JATAM menilai pencabutan izin tanpa proses pidana dan gugatan perdata merupakan bentuk pengosongan makna penegakan hukum. Menurut organisasi ini, negara seolah bertindak tegas, namun pada saat yang sama melindungi korporasi dari tanggung jawab hukum.

“Tidak ada kewajiban pemulihan lingkungan, tidak ada perhitungan kerugian sosial-ekologis, dan tidak ada jaminan perusahaan tidak kembali beroperasi dengan nama baru,” kata Alfarhat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 21 Januari 2026, jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera mencapai 1.200 orang, 143 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 113,9 ribu warga masih mengungsi.

Menurut JATAM, angka tersebut mencerminkan kegagalan negara melindungi warganya dari dampak kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan.

JATAM mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen pencabutan izin, melakukan audit kerusakan lingkungan secara independen, mengusut relasi kuasa antara penguasa dan korporasi, serta memastikan pemulihan ekosistem dan perlindungan jangka panjang bagi warga di wilayah rawan bencana.