Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Tok, APBD Sulbar 2024 Disahkan 1,89 T, Ada Pembayaran Untuk Lahan Bandara dan Arteri

Tok, APBD Sulbar 2024 Disahkan 1,89 T, Ada Pembayaran Untuk Lahan Bandara dan Arteri

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 1 Des 2023
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.idDPRD dan Pemprov Sulawesi Barat menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp Rp 1.894.560.281.682.

Kesepakatan itu dituangkan dalam rapat Paripurna pengesahan APBD Sulbar tahun 2024, di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (30/11/2023) malam.

Dalam kesepakatan itu, postur APBD Sulbar tahun 2024 dibagi atas pendapatan Rp 1.894.560.281.682 dan belanja Rp1.837.741.899.734, pembiayaan netto 56.818.381.948, dan Silpa 0.

Usai kesepakatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, agar seluruh hutang atau kewajiban lain Pemda yang belum terbayar akan segera dilunasi. Termasuk tanah Bandara dan Jl. Arteri Mamuju.

“Hutang-hutang pemda atau kewajiban-kewajiban yang belum terbayarkan bertahun-tahun segera dilunasi karena tanahnya sudah dipakai oleh Pemda seperti tanah bandara, tanah di arteri dan lain lain. Masyarakat sangat berharap semua bisa di lunasi di tahun 2024,” kata Zudan.

Sementara dengan keterbatasan fiskal Sulawesi Barat, Zudan mengajak DPRD Sulbar agar bersama-sama menjelaskan pada masyarakat tentang keterbatasan fiskal yang dialami Sulbar.

Hal itu ditengarai sejumlah APBD dialihkan pada sejumlah sektor termasuk membayar hutang dan PEN pada pemerintah pusat.

“Ini tidak lepas dari adanya kewajiban Pemprov untuk membayar hutang dana PEN kepada Pemerintah Pusat hampir 100 M Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ungkap Zudan.

Sementara Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan, untuk menyehatkan postur APBD sejumlah program terpaksa ditiadakan, khususnya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar belum dapat dijalankan.

“Utang ini sudah bertahun-tahun jangan sampai tidak dibayar. Karena itulah aspirasi diarahkan kesana,” tutup Suraidah.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar, Suhardi Duka

    Pemprov Sulbar Gelontorkan Rp40 Miliar untuk Infrastruktur Mamasa

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengalokasikan sekitar Rp40 miliar dari APBD 2026 untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamasa. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhsan Mambi, Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Rabu (4/3/2026). Dalam sambutannya usai salat Isya berjamaah sebelum pelaksanaan […]

  • Demo IMM STAIN Majene

    IMM Stain Majene Demo Pemkab, Pertanyakan Nasib BPJS PBI Tertunggak dan Seleksi PPPK

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 201
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id – Sejumlah mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) STAIN Majene, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Majene, pada Rabu, (22/1/2025). Dalam aksinya, IMM STAIN Majene menyoroti persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang belum dibayarkan pemerintah daerah sejak 2023 lalu. “Kami mempertanyakan mengapa sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait BPJS […]

  • Gubernur Sulbar TPP ASN Sulbar

    Pembayaran TPP ASN Dipercepat, Gubernur Sulbar Minta Pelayan Publik Maksimal

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ada kabar gembira untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP akan dicairkan lebih awal. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, TPP ASN akan dibayarkan setiap tanggal 3 dari sebelumnya dibayar per tanggal 5. Ketentuan itu berlaku mulai […]

  • Pertemuan warga Tamalea dan BPC

    Pasca Nyaris Bentrok, Warga Tamalea dan PT BPC Bertemu dan Sepakati Sejumlah Poin

    • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 243
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pasca kisruh dan nyaris bentrok warga dan karyawan perusahaan tambang batubara di Dusun Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, pada Senin 22 April 2024 lalu. Tokoh masyarakat, pemuda, hingga pemerintah setempat, bersama PT. Bonehau Prima Coal melakukan pertemuan untuk melakukan musyawarah. Pertemuan itu digelar di Rumah salah satu tokoh adat di […]

  • Kotak Suara KPU Mamuju

    4.222 Kotak Suara Tiba di KPU Mamuju

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 81
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – 4.222 lembar kotak suara berbahan dasar kardus, tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mamuju, Jumat (20/10/2023). Kedatangan kotak suara ini, diterima langsung jajaran komisioner KPU dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Indo Upe, mengatakan logistik itu akan didistribusikan ke 836 TPS di Kabupaten Mamuju. Pada Pemilu, 14 […]

  • Jembatan Leling putus

    Dampak Jembatan Leling Putus, Tiga Desa di Mamuju Terisolir

    • calendar_month Jumat, 8 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 305
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – 17 hari pasca jembatan di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, putus, Tiga (3) Desa di laporkan terisolir dan kesulitan melakukan mobilitas. Padahal menurut warga, jembatan itu merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan tiga Desa. Akibatnya, aktivitas warga di Desa Leling Barat, Leling Induk, dan Sanadana kini terganggu. “Akses ini satu-satunya […]

expand_less