Temui Massa, Gubernur Sulbar Janji Evaluasi Semua Izin Tambang
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, temui pengunjuk rasa tolak tambang di Depan kantornya, Jumat, (9/5/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Lanjutan aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi rakyat tolak tambang, direspon Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK). Ia menemui dan masuk di kerumunan massa aksi, Jumat, (9/5/2025).
Gubernur Suhardi Duka (SDK) seyogianya sempat mengajak sekitar 10 orang perwakilan dari massa aksi untuk berdialog di ruangannya. Namun pihak dari massa aksi menolak tawaran tersebut.
Tak lama kemudian, SDK didampingi sejumlah pengawalnya menemui massa aksi di halaman Kantor Gubernur. SDK berbicara di depan massa tolak tambang Sulbar kurang lebih 5 menit.
“Saya ajak dialog sepuluh orang, tapi tidak ada yang mau. Karena itu saya sendiri yang datang. Saya ingin sampaikan bahwa semua tambang yang ada di Sulbar akan kami evaluasi,” ujar SDK.
Kepada massa aksi, Gubernur mengatakan mulai pekan depan akan memanggil semua pihak terkait dan segera mengevaluasi perusahaan tambang baik yang memiliki izin maupun tidak.
“Mulai Minggu Depan saya akan panggil stakeholder yang mengeluarkan izin pertambangan untuk melakukan evaluasi, baik tambang yang berizin maupun yang tidak berizin,” ungkap SDK.
SDK meminta kepada warga yang melakukan unjuk rasa agar memahami batasan kewenangannya sebagai kepala daerah. Ia meminta massa bersabar.
“Tolong saya juga dilindungi. Jangan sampai saya melanggar hukum. Insya Allah dalam kepemimpinan saya, saya tidak akan mengorbankan rakyat,” ujarnya.
Sebelum meninggal massa aksi, SDK menegaskan jika seluruh perusahaan tambang yang melanggar hukum baik yang berizin maupun tidak akan dicabut.
“Saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, bahwa SDK lebih menyayangi rakyatnya dari pada pengusaha tambang itu. Saya bisa jadi Gubernur seperti ini karena dipilih oleh rakyat. Olehnya itu, pengusaha manapun yang melanggar hukum di Sulawesi Barat, saya akan cabut dia punya izin,” ungkap SDK.
Kehadiran SDK itu, tidak memuaskan massa aksi. Menurut Koordinator Aksi, Sulkarnain, kehadiran Gubernur Sulbar dibarisan massa berlangsung sangat singkat tidak menjawab tuntutan mereka yang mendesak pencabutan izin tambang segera dilakukan.
“Kami sudah penuhi undangan pertemuan. Tapi hasilnya mengecewakan, kami tidak diberi ruang (dialog) menyampaikan segala unek-unek dan permasalahan di kampung kami,” Korlap Aksi Tolak Tambang, Sulkarnain, Jumat. (9/5/2025).
Ia menambahkan apabila pasca aksi jilid II ini, terjadi konflik antar warga yang diakibatkan oleh polemik penolakan tambang, maka Gubernur SDK dianggap mesti bertanggung jawab. Sulkarnain juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak warga yang tak ingin ada aktivitas tambang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.
“Apabila setelah ini, terjadi persoalan konflik horizontal di kampung kami. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, maka Gubernur SDK yang harus bertanggung jawab. Intinya tidak ada negosiasi dengan tambang. Pokoknya tidak ada izin tambang di kampung kami,” bebernya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
