Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov Sulbar Serahkan SK CPNS Lulusan STTD, Perkuat SDM Transportasi

Pemprov Sulbar Serahkan SK CPNS Lulusan STTD, Perkuat SDM Transportasi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada empat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Selasa, (10/3/2026).

Penyerahan SK berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan diserahkan langsung oleh Sekprov Sulbar, Junda Maulana, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Herdin Ismail.

Empat CPNS tersebut akan ditempatkan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar. Penempatan itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung penguatan pelayanan di sektor transportasi darat di daerah.

Dalam arahannya, Junda Maulana mengingatkan para CPNS yang baru menerima SK agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Ia berharap para aparatur muda tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Sulbar Herdin Ismail mengatakan, penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur.

Menurut Herdin, sektor transportasi menjadi salah satu bidang strategis yang membutuhkan tenaga profesional agar pelayanan publik semakin baik.

“Penyerahan SK CPNS lulusan STTD ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas SDM di sektor transportasi daerah. Kami berharap para CPNS dapat segera beradaptasi, menjaga integritas dan disiplin, serta memberi kontribusi terbaik bagi pelayanan transportasi di Sulawesi Barat,” kata Herdin.

Ia menambahkan, BKPSDM akan terus memastikan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur berjalan berkelanjutan, sehingga setiap ASN mampu bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Dengan bergabungnya lulusan STTD tersebut, Pemprov Sulbar optimistis tata kelola transportasi darat di daerah dapat semakin tertib, aman, serta mendukung pembangunan daerah ke depan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat

    BI Laporkan Permintaan Uang Pada Masa Pemilu di Sulbar Naik Drastis Hingga 125 M

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 240
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Permintaan dan peredaran uang pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan Bank Indonesia (BI) naik drastis mencapai Rp 125 Miliar. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Gunawan Purbowo mengatakan, Permintaan uang itu naik dari tahun sebelum Pemilu pada kisaran Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. Nilai itu naik 56 […]

  • Jam kerja masyarakat Sulbar

    Pemprov Sulbar Akan Buat Program Jam Belajar Masyarakat Untuk Tingkatkan IPM

    • calendar_month Jumat, 16 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemprov Sulbar mencanangkan program jam kerja masyarakat untuk mendorong minat belajar masyarakat Sulbar untuk meningkatkan IPM Sulbar. Program ini merupakan gagasan Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, yang disampaikan sejak 2023 dan ditegaskan kembali kepada seluruh OPD pada Apel Pagi, Senin (16/02/2024). Untuk menjalankan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar […]

  • Perjalanan Dinas DPRD Mamuju

    Jaksa Periksa 54 Orang Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 146
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Perkembangan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Mamuju terus bergulir. Terbaru Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju telah memeriksa 54 orang saksi. Kasi Intel Kejari Mamuju, Antonius, mengatakan pemeriksaan saksi pada kasus itu telah mencukupi. Namun untuk penentuan tersangka, kata Antonius, Kejari Mamuju sedang berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) […]

  • GMNI Mamuju

    Catatan Kecil Dari Komisariat GMNI Mamuju

    • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 186
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju memberikan catatan kecil dalam peringatan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember dan Peringatan HAM, 10 Desember 2023 ini. Catatan pendek itu ditulis oleh Komisariat-komisariat sebagai bentuk kritik dan pernyataan sikap mereka, dalam menganalisis sejumlah isu dan kasus yang masih membelenggu, di daerah maupun tingkat […]

  • Gandang Dewata

    Trouble di Jalur Pulang, Dua Pendaki Gandang Dewata Tertinggal di Pos 6

    • calendar_month Minggu, 13 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 318
    • 2Komentar

    MAMASA, Mekora.id – Dua orang pendaki gunung Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan mengalami trouble dan dalam keadaan sakit di jalur pulang, Minggu, (13/10/2024). Menurut keterangan dari BPBD Kabupaten Mamasa, dua pendaki Gunung Gandang Dewata itu masing-masing bernama Taufiq Abu Bakar dan Jhiwar Julnaintin. Keduanya tertinggal oleh rekan-rekannya saat memasuki jalur pulang […]

  • Kelapa Sawit Pasangkayu

    Dugaan Mafia Tanah di Pasangkayu, Advokat : 1.372 Hektar Lahan Warga Dicaplok Perusahaan Sawit

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 306
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kasus tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), terus menuai perhatian. Dari 59 desa yang ada di wilayah tersebut, tercatat 30 desa mengalami konflik agraria berupa sertifikat hak milik (SHM) warga yang overlaping dengan sertifikat hak guna usaha (HGU) milik perusahaan. Hal ini […]

expand_less