MAMUJU, Mekora.id – Sulawesi Barat kembali mencatat capaian positif di tingkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sulbar berhasil masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) tertinggi di Indonesia tahun 2026, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri per 31 Maret 2026, tingkat penginputan data Epdeskel di Sulawesi Barat mencapai 62,19 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.
Capaian itu menempatkan Sulawesi Barat di posisi kesembilan nasional, mengungguli sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah yang mencatat 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen.
Secara khusus pada kategori Evaluasi Perkembangan Desa, Sulbar menempati peringkat kedelapan nasional. Sementara jika digabungkan antara desa dan kelurahan, Sulbar berada di peringkat kesembilan nasional.
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan dari aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
Penetapan kategori perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026 tersebut tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026.
Dari hasil evaluasi yang telah diinput, tercatat sebanyak 186 desa dan kelurahan di Sulawesi Barat masuk kategori **Cepat Berkembang** atau sekitar 32,35 persen. Sementara 190 desa dan kelurahan atau 33,04 persen masuk kategori **Berkembang**.
Adapun desa dan kelurahan yang masih berada dalam kategori **Kurang Berkembang** tercatat sebanyak 27 wilayah atau sekitar 4,70 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 65,39 persen desa dan kelurahan yang telah melakukan penginputan data di Sulawesi Barat berada dalam kategori berkembang dan cepat berkembang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar, Darmawati, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong desa aktif melakukan penginputan data adalah adanya keterkaitan dengan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” ujar Darmawati.
Ia menambahkan, desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang maupun Berkembang juga berpeluang mengikuti seleksi Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026.
Meski demikian, Darmawati mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah mendorong peningkatan partisipasi penginputan data dari kelurahan yang hingga kini belum melakukan pengisian data Epdeskel.
Selain itu, pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang masih masuk kategori Kurang Berkembang juga akan terus dilakukan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Kita perlu meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” katanya.
Darmawati menilai capaian tersebut menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.
10 Provinsi dengan Tingkat Input Data Epdeskel Tertinggi Tahun 2026
1. DKI Jakarta – 100 persen
2. Kepulauan Bangka Belitung – 97,71 persen
3. DI Yogyakarta – 92,47 persen
4. Banten – 91,17 persen
5. Bali – 90,78 persen
6. Sulawesi Tengah – 83,99 persen
7. Sumatera Barat – 83,64 persen
8. Kalimantan Selatan – 78,82 persen
9. Sulawesi Barat – 62,19 persen
10. Jawa Tengah – 61,73 persen
