GMNI Kritik Implementasi UHC: Tinggi di Data, Lemah di Pelayanan Nyata
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Waktu Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP GMNI, Muh Rizky
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai implementasi Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya merefleksikan amanat keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi.
Di tengah klaim keberhasilan pemerintah dengan cakupan kepesertaan JKN yang telah menyentuh sekitar 98 persen penduduk dan peningkatan indeks UHC dari 66 menjadi 67, GMNI menilai angka-angka tersebut cenderung menutupi persoalan struktural yang masih dialami masyarakat di lapangan.
“UHC tidak boleh direduksi menjadi sekadar capaian administratif. Pertanyaannya bukan siapa yang terdaftar, tetapi siapa yang benar-benar dilayani,” tegas Wakil Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP GMNI, M. Rikzul Fikri, Senin, (12/1/2025).
GMNI menilai negara masih bertindak dominan sebagai penjamin pembiayaan, namun abai terhadap tanggung jawab pokoknya dalam membangun dan mendistribusikan layanan kesehatan secara merata. Konsentrasi rumah sakit rujukan, dokter spesialis, serta fasilitas kesehatan modern di wilayah perkotaan menjadi cermin ketimpangan pembangunan sektor kesehatan nasional.
Akibatnya, rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan di wilayah pinggiran dipaksa bekerja dalam kondisi serba terbatas, sementara masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak dasar.
“Sistem rujukan yang ada hari ini kerap memindahkan beban negara ke pundak rakyat. Bagi masyarakat miskin, rujukan berarti biaya, waktu, dan risiko keterlambatan penanganan yang dapat berujung pada hilangnya nyawa,” ujar Rikzul.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
