MAMASA, Mekora.id – Program distribusi pupuk gratis dan peminjaman alat pertanian yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamasa mendapat perhatian Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM), Putra Naibaho.
Dalam kunjungan dan konsolidasi organisasi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Minggu (8/11/2026), Putra mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyaluran pupuk berdasarkan kebutuhan kelompok tani.
“Program tersebut dipaparkan Bupati Mamasa dalam pertemuan bersama Putra. Selain distribusi pupuk gratis, pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas peminjaman alat pertanian yang dapat diakses petani sesuai kebutuhan,” kata Putra Naibaho.
Melalui sistem tersebut, penyaluran pupuk diklaim lebih tepat sasaran dan transparan. Sementara fasilitas peminjaman alat pertanian dimaksudkan untuk memudahkan petani dalam menjalankan aktivitas produksi.
“Bupati Mamasa juga menyampaikan bahwa program tersebut ikut mendorong semangat masyarakat untuk bertani. Bahkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan itu, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani di Mamasa menunjukkan peningkatan,” lanjutnya
Putra Naibaho menilai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani perlu menjadi perhatian pemerintah daerah lain.
“Petani membutuhkan kepastian, keadilan, dan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi pertanian. Program pendistribusian pupuk gratis dan peminjaman alat pertanian yang transparan dan berbasis kebutuhan kelompok tani ini merupakan contoh konkret bagaimana pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Putra.
Ia mengatakan, praktik kebijakan seperti itu perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“DPP GPM, lanjutnya, akan mendorong kader organisasi di berbagai daerah mempelajari kebijakan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hasilnya diharapkan tidak berhenti sebagai bahan diskusi organisasi, tetapi dapat menjadi referensi dalam mendorong kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat,” kata Putra.
Putra juga mengaitkan kebijakan sektor pertanian dengan nilai perjuangan Marhaenisme. Menurutnya, keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
“Kunjungan DPP GPM ke Mamasa tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus pertukaran gagasan mengenai pembangunan daerah dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
