Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pro Kontra Tambang Batu Bara di Bonehau, Dua Kelompok Nyaris Berhadap-Hadapan Saat Berunjuk Rasa

Pro Kontra Tambang Batu Bara di Bonehau, Dua Kelompok Nyaris Berhadap-Hadapan Saat Berunjuk Rasa

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Dua kelompok pengunjuk rasa di Mamuju nyaris berhadap-hadapan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur  Sulawesi Barat (Sulbar),  pada Senin (18/03/2024).

Kedua massa pengunjuk rasa itu, masing-masing dari aliansi “Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau” yang memprotes pengoperasian dan pengangkutan tambang batu bara oleh PT. Bonehau Prima Coal (BPC) di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, yang menggunakan akses jalan umum.

Sedangkan massa lainnya dari puluhan karyawan PT. Bonehau Prima Coal yang tidak ingin aktivitas mereka diganggu dan dituding oleh para pengunjuk rasa dari Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau.

Pantauan Mekora.id, dua kelompok pengunjuk rasa itu menjadwalkan waktu yang sama. Kelompok Pemuda tiba terlebih dahulu yang tak lama disusul oleh massa PT. BPC pada pukul 10.44 WITA.

Unjuk rasa Pemuda

Para pengujuk rasa dari Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau tiba lebih dulu sekitar pukul 10.25 WITA di depan Kantor Gubernur Sulbar. Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak Pemprov Sulbar, segera mengevaluasi perusahaan tambang batu baru PT. Bonehau Prima Coal yang beroperasi di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Pasalnya menurut mereka, aktivitas Perusahaan yang memuat hasil tambang menggunakan jalan umum dapat mengganggu mobilisasi masyarakat.
Selain itu, koordinator aksi lapangan, Ruhul Dalling dalam orasinya mengatakan, pemuatan hasil tambang menggunakan jalan umum kini mengancam kualitas jalan yang baru saja di aspal.
Padahal menurut Ruhul, aspal tersebut baru saja dirasakan dan dinikmati warga bonehau selama puluhan tahun tidak terjamah.
“Kita mensyukuri bahwa ada perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal, tetapi perlu melakukan sosialisasi dahulu dan tidak menggunakan jalan umum,” kata Ruhul.
Selain itu mereka juga menyebut, dalam pengoperasian PT. BPC itu belum belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami meminta agar ada sosialisasi, agar masyarakat sekitar bisa merasa aman,” kata Ruhul.
Berikut tuntutan massa aksi :
1. Meminta PT. Bonehau Prima Coal menghentikan Coal Hauling menggunakan akses jalan poros Bonehau Kalumpang
2. Mendesak Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT. Bonehau Prima Coal sebelum melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda.

Unjuk rasa PT.  PT. Bonehau Prima Coal


Tak berselang lama, pada Pukul 10.44 WITA, massa pengunjuk rasa lainnya dari PT. Bonehau Prima Coal tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar. Mereka terdiri dari puluhan karyawan dan manajemen PT. Bonehau Prima Coal melakukan orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan “Perusahaan Kami Telah Membayar Pajak dan Iuran Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku“.

Dalam orasinya, para karyawan PT. BPC mengaku menggantung hidup mereka dari perusahaan tambang batu bara itu. Sehingga mereka meminta pihak-pihak yang mencoba menghentikan aktivitas itu tambang itu akan membuat mereka tidak bekerja. Mereka juga mengutuk aksi pemuda dan mahasiswa yang dianggap menggadaikan hak mereka sebagai karyawan PT. BPC.

“Harusnya kita ini bersyukur, kami tidak lagi pergi merantau untuk bisa bekerja. Kalian mahasiswa dan pemuda jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” kata Oktovianus Humas PT. BPC dalam orasinya.

Sementara pihak manajemen PT. BPC mengaku, saat ini mereka baru sekali melakukan pengapalan dan telah membayar sebesar Rp 9 miliar sebagai syarat pada pemerintah.

Sementara IUP PT. Bonehau Prima Coal seluas 98 hektar, tetapi saat ini pihak PT. BPC mengaku telah mengurus izin pinjam pakai hingga mencapai kurang lebih 400 hektar.

“Kita punya IUP itu 98 hektar, tapi saat ini kita punya skala lahan itu sudah sekitar 400 hektar. kita sewa pinjam pakai yang dulu 230 dan baru-baru ini 117 hektar,” kata Manajemen PT. BPC Asrat Lukman.

Dari pantauan Mekora.id, massa sempat bersitegang dengan aparat keamanan lantaran berupaya mencari massa yang sebelumnya berunjuk rasa. Beruntung manajemen pengamanan Pemprov Sulbar cukup baik sehingga kedua massa tersebut tidak berjumpa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Festival Nelayan di Budong-Budong

    Festival Nelayan Muara Sungai Budong-Budong, Suara Melawan Gempuran Tambang Pasir

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 224
    • 0Komentar

    MATENG, Mekora.id – Warga pesisir Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) dengan menggelar Festival Muara Sungai Budong-Budong, Kamis sore (29/5/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Dusun Patulana, Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo. Festival tersebut merupakan bentuk syukur atas melimpahnya hasil tangkapan ikan penja atau dikenal juga sebagai ikan seribu, yang hanya muncul […]

  • Meriahkan HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Buka Perlombaan Antarpegawai Setda

    Meriahkan HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Buka Perlombaan Antarpegawai Setda

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Mekora.id – Suasana Halaman Kantor Wali Kota Bontang pada Selasa (19/8/2025) berubah semarak. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang. Perhelatan tahunan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh pegawai Setda atas dedikasi mereka […]

  • Penerbangan Mamuju Balikpapan

    Penerbangan Citilink Mamuju-Balikpapan Kembali Dijajaki Pemprov Sulbar

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA, mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) sedang berupaya membuka kembali penerbangan rute Mamuju–Balikpapan. Hal tersebut Setelah Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulbar Maddareski, melakukan pertemuan dengan Direktur Niaga dan Cargo  maskapai Citilink, Ichwan F Agus di Jakarta, Senin (04/03/2024). Pj Gubernur Sulbar, Zudan mengatakan, pertemuan […]

  • Abdul Halim Pimpin Rapat Bamus

    Wakil Ketua II DPRD Sulbar Abdul Halim, Pimpin Rapat Bamus, Bahas Renja

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 121
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Halim, menjadi pimpinan sidang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar. yang di laksanakan di ruang Paripurna, Jl. Pattana Endeng, Mamuju, Senin, (3/6/2024). Dalam rapat itu, Anggota Badan Musyawarah DPRD Sulawesi Barat lainnya juga hadir, di antaranya, H. Sudirman, Megawati, Hatta Kainang, Taufiq Agus, […]

  • Pelipatan Surat suara di Mamuju

    Pelipatan Surat Suara di Mamuju Libatkan 300 Tenaga Pelipat

    • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 159
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pelipatan surat suara untuk Pemilu 2024 di Mamuju mulai dilakukan oleh KPU Mamuju, pelipatan itu terpusat di Aula Asrama Haji Mamuju, tepat di Samping Kantor KPU Mamuju, Jl. Mustafa Katjo. Komisioner KPU Mamuju, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sudirman Samual mengatakan, setidaknya 300 orang dilibatkan bertugas untuk menyortir dan melipat sebanyak 193.318 surat suara […]

  • Andi Abdul Malik

    Andi Abdul Malik, Dari Menenteng Megaphone Hingga Jadi Wakil Ketua Sementara DPRD Mamuju

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 281
    • 2Komentar

    Mamuju, Mekora.id –  Andi Abdul Malik, merupakan salah satu dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2024-2029 yang baru saja dilantik, Senin, (2/9/2024). Dia juga menjadi Wakil Ketua Sementara mendampingi Syamsuddin Hatta selaku Ketua Sementara DPRD Mamuju. Ia terpilih pada Pemilihan Umum serentak Februari 2024 dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Mamuju, dengan meraih 1.485 […]

expand_less