JAKARTA, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bersama para kepala daerah se-Sulbar menemui Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pembangunan rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, hingga penguatan layanan kesehatan primer di Sulawesi Barat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengupayakan percepatan transformasi layanan kesehatan melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Audiensi yang dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka itu turut dihadiri Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.

Gubernur Suhardi Duka mengatakan kondisi geografis Sulawesi Barat yang cukup menantang, ditambah keterbatasan fiskal daerah, masih menjadi kendala dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan dasar hingga layanan rujukan.

“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Suhardi Duka.

Ia menambahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di daerah.

Kepala Daerah Sampaikan Usulan Prioritas

Dalam audiensi tersebut, masing-masing kepala daerah menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayahnya.

Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di daerah pegunungan.

Bupati Polewali Mandar mengusulkan peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.

Sementara Bupati Mamuju mengusulkan rehabilitasi fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, hingga penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.

Adapun Bupati Mamuju Tengah menekankan kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Sedangkan Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.

Kemenkes Buka Peluang RS Rujukan Tipe B di Sulbar
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan, kata dia, akan melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang disampaikan, baik terkait sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga kebutuhan ambulans.

Dalam paparannya, Kemenkes mengungkapkan pemerintah pusat saat ini telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan senilai Rp355 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).

Program tersebut difokuskan untuk mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.

RS KJSU-KIA Mamuju Tengah dan Mamasa Mulai Dibangun

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sulbar juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI yang mulai dibangun tahun ini.

Menurut Suhardi Duka, pembangunan rumah sakit tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.

“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menilai audiensi tersebut menjadi sinyal kuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus mengurangi tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah.

“Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, kita optimistis kualitas layanan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat akan terus meningkat,” ujar Nursyamsi.