MAMUJU, Mekora.id – Polresta Mamuju kembali mengungkap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di tiga lokasi berbeda di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang terdiri dari enam pekerja lapangan dan seorang pemodal tambang. Selain itu, lima orang lainnya yang diduga terkait dengan aktivitas pertambangan di dua lokasi berbeda turut diperiksa.
Dari tiga lokasi itu, aparat menyita tiga unit ekskavator beserta sejumlah peralatan pendukung penambangan.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, dalam konferensi pers di Aula Mapolresta Mamuju, Kamis (19/11/2026) malam.
Ferdyan menjelaskan, penindakan bermula dari penyelidikan yang dilakukan sekitar sepekan sebelumnya hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Petugas harus menghadapi medan terjal dan berbukit untuk menjangkau lokasi tambang yang sulit diakses kendaraan biasa.
“Memang tidak mudah karena kondisi geografis yang ada di Kecamatan Kalumpang itu tidak mudah dijangkau oleh transportasi biasa, sehingga membutuhkan usaha yang betul-betul untuk masuk ke dalam lokasi yang cukup sulit medannya,” kata Ferdyan.
Ia menyebutkan, ketiga lokasi tersebut menggunakan alat berat jenis ekskavator yang sedang beroperasi untuk aktivitas penambangan emas ilegal.
“Tindakan penegakan hukum yang kami lakukan di wilayah Kalumpang ini ada tiga tempat, dan di tiga tempat ini kami berhasil mengamankan tiga unit alat berat jenis ekskavator yang sedang beraktivitas melakukan pertambangan emas ilegal, termasuk beberapa peralatan pendukung lain,” ujar Ferdyan.
12 orang diamankan di 3 TKP
Lokasi pertama berada di Dusun Pongo, Desa Makaliki, Kecamatan Kalumpang. Aktivitas penambangan di tempat tersebut diperkirakan telah berlangsung hampir satu bulan.
Polisi menyita satu unit ekskavator merek Zoomlion, mesin penyedot dan pompa air, perangkat selang, serta alat pemisah pasir dan emas atau palong.
Di lokasi itu, petugas mengamankan enam pekerja lapangan, termasuk operator alat berat, dengan inisial ASR, RVN, AN, MSR, EDG, dan satu orang lainnya.
Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial YY (28), warga Kalumpang, yang disebut sebagai pemodal sekaligus penanggung jawab operasional tambang. Dengan demikian, total tujuh orang diamankan dari lokasi pertama.
“Kami juga menyasar terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal ini yang memang sebagai pemodal, sehingga dia mampu membawa alat berat dan membiayai semua operasional penambangan,” ujar Ferdyan.
Penindakan berlanjut ke lokasi kedua di Desa Kondobulo. Di tempat ini, polisi mengamankan satu unit ekskavator yang baru beberapa hari digunakan untuk membuka dan menyiapkan lahan tambang.
Penyidik turut memeriksa pemilik lahan berinisial VG yang disebut bekerja sama dengan pemilik alat berat berinisial ARS (34), warga Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan, melalui skema bagi hasil.
Sementara itu, lokasi ketiga berada di sekitar Sungai Libutang, Dusun Pantanggungan, Desa Limbong. Aktivitas penambangan di kawasan tersebut diperkirakan telah berlangsung lebih dari satu bulan hingga mendekati dua bulan.
Polisi menyita satu unit ekskavator merek SCMG, tenda atau camp pekerja, serta peralatan pendukung penyaringan emas. Petugas juga memeriksa dua pemilik lahan berinisial SPR dan BZ serta pemilik alat berat berinisial HBL (40), warga Kabupaten Mamasa.
Dengan demikian, selain tujuh orang yang diamankan di lokasi pertama, terdapat lima orang lain yang diperiksa terkait aktivitas pertambangan di dua lokasi berikutnya.
Terindikasi Perusakan Lingkungan dan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum sesuai indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan lingkungan berkaitan dengan pembukaan lahan serta dugaan pencemaran akibat penggunaan solar dan oli.
Penyidik juga menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena alat berat dan mesin tambang terindikasi menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal.
Selain itu, Polresta Mamuju berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk mencocokkan titik koordinat lokasi tambang. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan apakah aktivitas penambangan berada di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan bahwa TKP ini berpotensi masuk ke areal kawasan hutan lindung, dan ini akan kami terapkan juga Undang-Undang Kehutanan,” ucap Ferdyan.
Jika ditemukan pelanggaran, penyidik juga membuka kemungkinan menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Di luar penindakan terhadap tambang yang menggunakan ekskavator, kepolisian turut menyoroti aktivitas penambangan emas menggunakan mesin atau peralatan yang lebih ringan dan dinilai masih cukup masif dilakukan masyarakat.
Ferdyan mengatakan, penertiban terhadap aktivitas tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan edukasi dan sosialisasi sebelum penegakan hukum diterapkan secara tegas.
“Polisi juga membuka ruang bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan untuk menempuh jalur legal melalui wadah koperasi pertambangan rakyat di wilayah yang diizinkan,” ujarnya.
Namun, warga diingatkan agar tidak melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung maupun daerah aliran sungai (DAS) di luar ketentuan perizinan.