JAKARTA, Mekora.id – Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia, Arjuna Putra Aldino, meminta polemik dugaan keterkaitan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis judi online di Kamboja dibahas berdasarkan fakta dan standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Arjuna merespons unggahan akun media sosial Tito Tri Kadafi, @tokads, pada pertengahan November 2026. Unggahan tersebut kembali menyinggung laporan investigasi Majalah Tempo edisi April 2025 bertajuk “Tentakel Judi Kamboja” yang memuat nama Dasco dalam penelusuran bisnis kasino dan judi daring di Kamboja.
Menurut Arjuna, tuduhan yang disampaikan di media sosial perlu dibedakan dari fakta yang benar-benar dapat dibuktikan. Ia menilai terdapat kekeliruan dalam memahami hubungan kontraktual suatu perusahaan dengan kepemilikan atas perusahaan maupun aset bisnis.
Dalam klarifikasinya pada 19 November 2026, Dasco mengakui riwayat hubungan bisnis dengan Golden Oasis Real Estate and Entertainment tercantum dalam CV yang disampaikan pada 2022, ketika proses pengangkatannya sebagai komisaris di PT MNC Digital Entertainment Tbk.
Dasco juga menjelaskan bahwa hubungan bisnis tersebut berkaitan dengan proyek konstruksi pembangunan gedung hotel di Kamboja pada 2012 dan berakhir setelah proyek selesai. Ia membantah terlibat dalam bisnis judi online.
Arjuna menilai hubungan kontraktual dalam proyek konstruksi tidak otomatis membuktikan seseorang memiliki perusahaan atau terlibat dalam kegiatan usaha yang kemudian dijalankan di lokasi tersebut.
“Hubungan kontraktual tidak dapat disamakan dengan kepemilikan perusahaan. Sebuah perusahaan konstruksi yang membangun gedung hotel tidak otomatis menjadi pemilik aset, pengelola hotel, ataupun operator kasino yang kemudian beroperasi di dalamnya. Sehingga hubungan bisnis yang ditemukan Tempo tidak cukup untuk membuktikan bahwa Sufmi Dasco terlibat dalam bisnis perjudian online”, papar Arjuna.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami konsep beneficial ownership atau kepemilikan manfaat. Menurutnya, penentuan pemilik manfaat tidak cukup hanya dengan menemukan nama seseorang dalam riwayat bisnis suatu perusahaan.
Aspek kepemilikan, kendali efektif, kewenangan, hingga hak atas manfaat ekonomi, kata Arjuna, harus ditelusuri untuk menentukan hubungan seseorang dengan suatu entitas bisnis.
“Penyebutan nama dalam CV tidak dapat diperlakukan sebagai bukti beneficial ownership. Dengan kata lain, pengalaman bisnis dan kepemilikan manfaat merupakan dua kategori yang berbeda”, tambah Arjuna.
Arjuna menilai tuduhan yang tidak disertai rantai pembuktian memadai berisiko mengarah pada kekeliruan logika atau logical fallacy, khususnya guilt by association. Dalam pola penalaran tersebut, seseorang dianggap terlibat dalam tindakan suatu entitas hanya karena pernah memiliki hubungan dengan entitas tersebut.
Menurutnya, kekeliruan semacam itu perlu dihindari dalam pernyataan publik, terutama ketika menyangkut reputasi seseorang dan dugaan keterlibatan dalam aktivitas kriminal.
“Tuduhan ini secara logika saja tidak nyambung, apalagi soal transparansi bukti yang digunakan. Ini repotnya jika tidak bisa membedakan kritik ilmiah dengan penyataan yang hanya ingin menarik sensasi politik. Masalahnya ini menyangkut reputasi seseorang yang dituduh berkaitan dengan aktivitas kriminal. Disini persoalannya jadi serius”, jelas Arjuna.
Ia menegaskan, riwayat relasi bisnis tidak serta-merta membuktikan kepemilikan, sebagaimana pengalaman korporasi tidak otomatis menunjukkan seseorang memiliki manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.
Arjuna juga mengingatkan agar kesimpulan mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam perjudian tidak ditarik melampaui kekuatan bukti yang tersedia.
“Penyataannya seperti jumping conclusion, menggunakan investigasi tempo untuk menuduh seseorang, masalahnya seberapa jauh kesimpulan tentang keterlibatan dalam perjudian dapat ditarik dari investigasi tersebut. Ini kan menarik kesimpulan melampaui kekuatan bukti dan bisa dicurigai sebagai character assassination yang berbau politik”, ungkapnya.
Lebih jauh, Arjuna menilai polemik tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kedudukan fakta dalam ruang publik. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kebebasan menyampaikan kritik sekaligus tanggung jawab untuk memastikan setiap tuduhan memiliki dasar yang dapat diuji.
Ia menegaskan pejabat publik tetap harus terbuka terhadap pemeriksaan atas rekam jejak bisnisnya. Namun, pihak yang menyampaikan kritik juga berkewajiban membedakan fakta, dugaan, interpretasi, dan opini.
“Tentu, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, dan pejabat publik boleh dikritik bahkan harus dikritik, tetapi kritik dan tuduhan harus akuntabel. Sehingga menciptakan ruang publik yang sehat”, tutur Arjuna.
“Dalam demokrasi, akuntabilitas berlaku dua arah; pertama, Sufmi Dasco sebagai pejabat publik harus terbuka terhadap pemeriksaan atas riwayat bisnisnya. Ia tidak dapat menggunakan kedudukan politik untuk menghindari pertanyaan masyarakat. Namun, Tito sebagai pengkritik juga harus bertanggung jawab atas klaim yang disampaikannya. Kebebasan berekspresi tidak menghapus kewajiban untuk membedakan fakta, dugaan, interpretasi, dan opini”, tambahnya.
Arjuna menyebut demokrasi substantif tidak boleh memberikan kekebalan kepada pejabat publik dari kritik. Pada saat yang sama, seseorang juga tidak seharusnya dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini atau tuduhan yang belum dibuktikan.
Ia menilai hak menyampaikan pendapat di media sosial harus tetap dilindungi, tetapi legitimasi sebuah kritik juga ditentukan oleh tanggung jawab dalam membuktikan klaim yang disampaikan.
“Pejabat publik tidak boleh kebal terhadap pemeriksaan. Tapi, pengkritik juga tidak boleh kebal terhadap pengujian argumentasi. Dan kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras menyampaikan tuduhan, melainkan oleh siapa yang mampu menghadirkan bukti paling dapat dipertanggungjawabkan”, tutup Arjuna.