MAMUJU, Mekora.id – Isu pengurangan hingga pemberhentian tenaga kerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Koordinator BGN Sulbar, Firaz Ahmadillah, menegaskan kebijakan pembatasan biaya operasional SPPG bukan instruksi untuk mengurangi jumlah relawan maupun melakukan pemutusan hubungan kerja.
Saat ini, tercatat sekitar 8.073 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG di seluruh Sulawesi Barat. BGN menyatakan fokus menjaga keberlangsungan pekerjaan sekaligus memastikan hak-hak para tenaga kerja tetap diperhatikan.
“Kami fokus terhadap hak para tenaga kerja dengan tidak ada pengurangan maupun pemecatan,” kata Firaz, Selasa, (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan jumlah relawan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan jumlah penerima manfaat setiap harinya.
“BGN memberikan alternatif pengaturan jadwal kerja atau sistem shifting. Skema ini memungkinkan relawan bekerja secara bergantian tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang telah tersedia,” kata Firaz.
Langkah tersebut juga dimaksudkan agar operasional dapur tetap berjalan efektif dan tidak melampaui ketentuan anggaran yang telah ditetapkan.
Firaz menegaskan, ketentuan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban bagi mitra SPPG untuk memberhentikan sebagian relawannya.
“Mitra tetap dapat mempertahankan jumlah tenaga kerja yang ada, sepanjang pengelolaan biaya operasional mengikuti pagu dan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
