TORAJA UTARA, Mekora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM), Putra Naibaho, mendorong penyelesaian sengketa tanah Lapangan Gembira Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, melalui musyawarah dan negosiasi antara pemerintah daerah dengan pihak pemilik tanah.
Menurut Putra, penyelesaian melalui pendekatan “win-win solution” perlu ditempuh untuk menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang selama ini bergantung pada keberadaan fasilitas publik di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Putra setelah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, Selasa (10/11/2026). Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan penyelesaian sengketa tanah Lapangan Gembira.
Persoalan itu menjadi perhatian karena di atas lahan yang disengketakan terdapat sejumlah fasilitas publik, di antaranya SMAN 2 Toraja Utara, Puskesmas Rantepao, gedung olahraga (GOR), serta sejumlah aset pemerintah lainnya.
Sengketa tersebut telah melalui proses panjang di pengadilan hingga menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam posisi tersebut, pemerintah daerah sebagai pihak tergugat perlu mencari jalan penyelesaian dengan pihak penggugat, terutama terkait kepastian atas aset dan fasilitas publik yang berada di kawasan itu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Frederik Victor Palimbong menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan negosiasi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah mengupayakan kesepakatan nilai penyelesaian tanah sekitar Rp45 miliar sebagai tawaran jalan tengah agar sengketa tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Putra mengatakan upaya dialog yang dibangun pemerintah daerah perlu menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak. Ia menilai persoalan Lapangan Gembira tidak cukup dilihat dari sisi kepemilikan tanah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
“Persoalan Lapangan Gembira harus kita lihat secara utuh. Kita tentu menghormati proses hukum dan hak kepemilikan pihak yang telah dimenangkan melalui pengadilan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas yang selama ini memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut. Ada kepentingan pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta aktivitas sosial masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” kata Putra.
Ia juga menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tata kelola pemerintahan pada masa lalu. Jika terdapat kekeliruan administrasi maupun pengelolaan aset yang menjadi bagian dari munculnya sengketa, hal itu harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi.
Namun, menurutnya, persoalan tata kelola masa lalu tidak boleh membuat masyarakat terus menanggung dampak dari sengketa yang berkepanjangan.
“Kalau kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan harus dilihat dari berbagai sisi. Hak kepemilikan harus dihormati, tetapi kepentingan publik juga harus mendapatkan perlindungan. Jangan sampai persoalan tata kelola masa lalu justru membuat masyarakat luas harus menanggung dampak berkepanjangan. Karena itu, dibutuhkan kebesaran hati seluruh pihak untuk mencari titik temu,” ujarnya.
Putra menyebut tawaran penyelesaian sekitar Rp45 miliar yang disampaikan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses negosiasi untuk mencari titik temu. Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap kesepakatan harus tetap didasarkan pada mekanisme hukum, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta persetujuan para pihak.
Ia pun mendorong agar komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pemilik tanah terus dibangun secara terbuka dan konstruktif. Penyelesaian yang dicapai diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah yang disengketakan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fasilitas publik di kawasan tersebut.
Bagi DPP GPM, Putra mengatakan, semangat Marhaenisme menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan kebijakan publik.
“Pada akhirnya, tanah dan pembangunan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kita tidak sedang mempertentangkan hak seseorang dengan kepentingan masyarakat, melainkan mencari jalan agar keduanya memperoleh penyelesaian yang adil. Lapangan Gembira harus mendapatkan kepastian penyelesaian, dan masyarakat Toraja Utara tidak boleh terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” tutupnya.
Putra berharap sengketa Lapangan Gembira segera menemukan penyelesaian melalui kesepakatan yang sah, transparan, dan berkeadilan sehingga keberadaan fasilitas publik di kawasan tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Toraja Utara.
