MAMUJU, Mekora.id – Sejumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mulai mengonsolidasikan rencana demonstrasi untuk memprotes pemberlakuan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63551.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan relawan, mulai dari pengurangan jumlah tenaga hingga pemotongan gaji.

Rencana aksi itu salah satunya disuarakan relawan SPPG Karema 1 Mamuju. Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Karema 1, Asrul, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah relawan dari SPPG lain di Mamuju untuk mengonsolidasikan gerakan tersebut.

Para relawan berencana menyampaikan aspirasi kepada Kepala Regional BGN Sulawesi Barat dan Koordinator Wilayah BGN Mamuju. Mereka juga meminta kedua pihak membuka ruang audiensi agar persoalan yang muncul setelah pemberlakuan juknis dapat dibahas secara langsung.

Menurut Asrul, audiensi diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penerapan aturan tersebut sekaligus menyampaikan dampaknya terhadap para pekerja di lapangan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengurangan jumlah relawan di sejumlah dapur SPPG. Selain itu, para relawan juga mengeluhkan adanya pemotongan gaji yang mereka kaitkan dengan pemberlakuan Juknis BGN Nomor 63551.

“Ini aturan sangat merugikan relawan, karena sudah ada pengurangan relawan di SPPG. Bahkan, gaji para relawan dikurangi karena adanya juknis 63551. Untuk itu, perlu evaluasi dari juknis tersebut agar tidak merugikan relawan,” kata Asrul.

Melalui rencana demonstrasi tersebut, para relawan berharap pihak BGN di tingkat regional maupun kabupaten dapat merespons aspirasi mereka dan memberikan kesempatan untuk berdialog.

Mereka menilai komunikasi terbuka antara pengambil kebijakan dan pekerja di lapangan penting dilakukan agar penerapan aturan tidak mengabaikan kondisi serta keberlangsungan pekerjaan relawan.

Meski mempersoalkan kebijakan tersebut, para relawan berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui audiensi dan evaluasi aturan, tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mamuju.