JAKARTA, Mekora.id – DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menolak penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan fungsi ekologis kawasan perairan yang memiliki keterkaitan dengan wilayah konservasi, habitat biota laut, serta keberlanjutan sumber daya perikanan.
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan.
Ketua DPP GPM Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, menyayangkan penetapan tersebut. Ia menilai wilayah perairan yang memiliki fungsi ekologis dan konservasi tidak semestinya diarahkan menjadi kawasan usaha pertambangan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut.
“Kami menolak penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Wilayah laut bukan sekadar ruang yang menyimpan potensi mineral, tetapi merupakan bagian dari ruang maritim yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan strategis. Pengelolaannya harus mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kepentingan masyarakat pesisir,” tegas Ganda.
Ia mengingatkan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia sekaligus habitat alami Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa yang dilindungi.
Ekosistem perairan di sekitar kawasan tersebut juga memiliki hubungan dengan wilayah pesisir, habitat biota laut, dan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Menurut Ganda, kegiatan pertambangan di wilayah perairan berpotensi memicu sedimentasi, meningkatkan kekeruhan air, menimbulkan pencemaran, hingga mengganggu habitat biota laut apabila tidak disertai perlindungan lingkungan yang memadai.
Dampaknya, kata dia, tidak selalu terbatas pada lokasi kegiatan, tetapi berpotensi menjalar ke ekosistem daratan dan perairan di sekitarnya.
“Persoalannya bukan hanya apakah kegiatan pertambangan sudah memperoleh izin operasional atau belum. Penetapan wilayah usaha pertambangan sejak tahap perencanaan harus mempertimbangkan fungsi kawasan konservasi, kesesuaian tata ruang, serta daya dukung lingkungan. Jangan sampai kepentingan pertambangan mengesampingkan perlindungan ekosistem darat dan perairan,” lanjutnya.
Ganda menegaskan, pembangunan maritim Indonesia semestinya diarahkan pada penguatan ekonomi biru (blue economy). Pendekatan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Atas dasar itu, DPP GPM mendesak Menteri ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
“Kami mendesak Menteri ESDM supaya mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. DPP GPM juga mendesak pemerintah menghentikan segala upaya dan kebijakan yang berorientasi pada eksploitasi alam, termasuk wilayah laut dan perairan, demi kepentingan pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem darat maupun perairan. Kepentingan Pemerintah jangan dijadikan alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam,” ungkap Ganda.
Ia kembali menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi wilayah daratan dan perairan. Setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, menurutnya, harus memperhitungkan dampak ekologis dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
“Indonesia tidak boleh membangun ekonomi dengan mengorbankan ekologi. Ujung Kulon merupakan warisan ekologis bangsa yang harus dijaga. Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengancam kawasan konservasi dan ekosistem maritim demi kepentingan pertambangan. Laut harus tetap menjadi ruang kehidupan, bukan sekadar ruang eksploitasi,” tutup Ganda.