MAMUJU, Mekora.id – Asosiasi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Sulawesi Barat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada nilai investasi dalam rencana pengembangan logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju. Kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama sebelum kerja sama pertambangan dijalankan.

Sekretaris Asosiasi Tambang MBLB Sulawesi Barat, Arman Supriadi, menyampaikan hal itu merespons pertemuan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dengan Konsul Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor mineral, termasuk pengembangan logam tanah jarang di Mamuju.

Arman menilai masuknya investor ke daerah merupakan hal wajar, bahkan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja. Namun, investasi di sektor LTJ membutuhkan perencanaan lebih matang karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kehidupan masyarakat sekitar.

Sebab, menurut Arman saat ini pengelolaan dan produksi Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Eart Elements (REE) baru 12 negara dan Indonesia yang ke 13. Sedangkan teknologinya baru dimiliki dua negara, yakni China dan Amerika Serikat,

“Ini perlu perhatian khusus, sebab pengelolaan LTJ ini baru pertama di Negara kita, harus dikelola dengan bijak,” ungkap.

Pengusaha tambang tersebut, pemerintah daerah bersama PT Perminas perlu memastikan informasi mengenai rencana pengelolaan LTJ disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk potensi manfaat dan risiko yang mungkin ditimbulkan.

“Pemerintah dan Perminas harus terbuka ke masyarakat soal bagaimana sistem pengelolaan LTJ. Dampak positif dan negatifnya itu harus diketahui,” kata Arman kepada wartawan, Senin, (16/11/2026).

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena besarnya peluang investasi. Setiap tahapan pengembangan, kata dia, perlu dikaji dari berbagai aspek, terutama lingkungan, penyerapan tenaga kerja, dan keterbukaan informasi.

“Kita tidak pesimis, tetapi tambang seperti LTJ ini harus dipertimbangkan secara matang-matang dari segala sisi aspek, baik lingkungan, penyerapan tenaga kerja dan keterbukaan kepada masyarakat,” bebernya.

Selain itu, Arman mengingatkan Perminas agar pengelolaan Tambang Logam Tanah Jarang di Mamuju tidak dilakukan dengan arogan. Ia menyebut masyarakat lokal ingin memastikan kemanfaatannya bagi mereka.

“Kami mengingatkan Perminas agar tidak arogan dalam pengelolaan LTJ. Harus dilakukan dengan mendengar suara masyarakat lokal,” ujarnya.

Warga Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

Arman menekankan, masyarakat Mamuju harus memperoleh manfaat nyata dari pengembangan LTJ. Warga lokal tidak semestinya hanya menyaksikan sumber daya alam di wilayahnya dieksplorasi, sementara manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya komitmen yang jelas mengenai perekrutan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, hingga kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam rantai pasok industri pertambangan.

Tanpa komitmen yang terukur, janji pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan berisiko berhenti sebatas narasi investasi. Sebaliknya, masyarakat setempat justru berpotensi menanggung dampak lingkungan, gangguan ruang hidup, hingga risiko kesehatan dalam jangka panjang.

Menurut Arman, pembahasan LTJ di Mamuju tidak cukup hanya berpusat pada potensi mineral dan besarnya nilai investasi. Pemerintah juga harus menjelaskan siapa yang akan memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“Tanpa komitmen terukur, janji pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan berisiko berhenti sebagai narasi investasi,” tegasnya.

Ia menilai transparansi data geologi, keterbukaan dokumen lingkungan, kejelasan rencana perekrutan tenaga kerja lokal, serta pengawasan independen menjadi sejumlah prasyarat penting sebelum pengembangan LTJ dilanjutkan.

Pemerintah daerah juga diminta membuka ruang dialog bagi masyarakat sipil dan organisasi yang menyampaikan keberatan. Kritik maupun penolakan, menurutnya, perlu dijawab dengan penjelasan, data, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” demikian pandangan yang disampaikan dalam keterangannya.

Arman menegaskan, potensi mineral strategis memang dapat membuka peluang ekonomi bagi Mamuju. Namun, peluang tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daya dukung lingkungan dan kepentingan warga demi mengejar keuntungan jangka pendek.

Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan LTJ tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk atau jumlah mineral yang berhasil diambil dari bumi Mamuju. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat, lingkungan tetap terlindungi, dan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara transparan serta memberikan manfaat yang adil bagi daerah.