JAKARTA, Mekora.id – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi awak media.

“Ya betul,” ujar Budi Arie singkat dikutip dari Tribun Solo.

Sejumlah sumber menyebutkan, surat pengunduran diri Gibran selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.

“Suratnya besok diteruskan ke MPR,” ujar sumber internal, dikutip dari Tribun Solo, Rabu (11/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, disebut akan menyampaikan perkembangan tersebut kepada publik. Namun, belum ada kepastian mengenai waktu dan bentuk pengumuman resmi tersebut.

Kabar pengunduran diri itu muncul setelah Gibran bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah tekanan politik dan persoalan hukum yang menjadi sorotan publik. Pertemuan dengan Prabowo disebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai dinamika tersebut.

Sementara itu, suasana di kompleks Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Rabu malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, sejumlah pegawai dan staf terlihat berkumpul di pelataran gedung. Kendaraan dinas maupun pribadi juga memadati area parkir.

Beberapa pegawai yang masih mengenakan pakaian kerja tampak saling merangkul dan berpelukan. Sejumlah di antaranya terlihat berkaca-kaca.

Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden harus diproses melalui MPR. Yusril sebelumnya menjelaskan, apabila surat pengunduran diri diterima, MPR akan memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan dan meminta pengajuan dua calon pengganti.

MPR kemudian memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden baru setelah menerima pengajuan calon dari Presiden.