MAMASA, Mekora.id – Kebijakan Bupati Mamasa mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendapat apresiasi dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM).
Apresiasi tersebut menguat setelah pemerintah pusat bersama DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Kesepakatan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat (6/11/2026) itu mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Sekretaris DPD GPM Sulbar, Rihardes Langi’ Memanna, menilai kebijakan Bupati Mamasa sebelumnya menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Menurutnya, keputusan mengangkat tenaga honorer dalam jumlah besar bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah daerah harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah karena penghasilan PPPK Paruh Waktu turut berkaitan dengan pembiayaan APBD.
“Menurut kami, apa yang dilakukan Bupati Mamasa sebelumnya adalah langkah yang sangat luar biasa. Beliau berani mengambil risiko dengan mengangkat sebanyak-banyaknya PPPK Paruh Waktu, meskipun harus berhadapan dengan konsekuensi meningkatnya beban keuangan daerah,” ujar Rihardes.
Ia menilai, keputusan pemerintah pusat yang membuka jalan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu semakin memberikan harapan bagi para pegawai di daerah, termasuk mereka yang telah memperoleh status PPPK Paruh Waktu di Mamasa.
Bagi GPM, kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam memberikan ruang dan pengakuan kepada tenaga yang selama ini telah menjalankan pelayanan publik.
“Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saudara-saudara kita yang selama bertahun-tahun telah mengabdi. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai beban dan risiko kebijakan, kini berpotensi menjadi investasi sosial yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mamasa,” tambahnya.
Selain menyangkut kepastian status kepegawaian, GPM melihat peningkatan status PPPK juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Rihardes mengatakan, apabila peningkatan status tersebut diikuti kenaikan penghasilan, daya beli para pegawai berpotensi meningkat. Perputaran uang di daerah pun dapat terdorong melalui aktivitas belanja rumah tangga dan perdagangan.
“Ketika penghasilan ribuan saudara kita meningkat, maka uang yang beredar di Mamasa juga akan semakin besar. Mereka akan memiliki daya beli yang lebih baik, berbelanja di pasar, memenuhi kebutuhan keluarga, dan menggerakkan sektor ekonomi lainnya,” jelasnya.
Karena itu, GPM berharap Pemerintah Kabupaten Mamasa terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaan kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Rihardes menegaskan, kepastian bagi tenaga yang telah mengabdi perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah melayani publik.
“Kami berharap keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat seperti ini terus dipertahankan. Sebab, pembangunan daerah bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir memberikan kepastian, penghargaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang telah mengabdi,” tutupnya.
