MAMUJU, Mekora.id -Pengunduran diri kandidat yang masih berstatus anggota DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dalam proses pemilihan Pengganti Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur (Wagub) belum berlaku secara hukum.
Ex Officio Panitia Pemilihan (Panlih), Munandar Wijaya, menjelaskan bahwa proses pengunduran diri secara faktual telah berjalan. Namun, status pemberhentian secara hukum baru berlaku setelah kandidat ditetapkan sebagai calon tetap melalui rapat paripurna DPRD Sulbar.
Menurut Munandar, mekanisme tersebut perlu ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sanggahan selama masa sanggah yang berlangsung tiga hari kerja.
Sebab, jika terdapat sanggahan yang membuat seorang kandidat dinyatakan tidak memenuhi syarat, pengunduran diri sebelum penetapan calon tetap justru berpotensi merugikan yang bersangkutan.
“Kalau secara proses, de facto itu sudah ada. De jure-nya secara hukum, nanti setelah ditetapkan baru yang bersangkutan otomatis berhenti,” ujar Munandar.
Ia menegaskan, Panlih tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil verifikasi bakal calon, meskipun seluruh dokumen administrasi kedua kandidat telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pemilihan PAW Wagub Sulbar berjalan sesuai aturan, tanpa terkesan dipercepat dengan mengabaikan prosedur yang berlaku.
“Kita tetap beri ruang, karena memang aturannya sudah seperti itu. Kita mengikuti aturan yang ada agar ruang publik juga diberikan dan tidak dianggap mempercepat proses tanpa mengikuti tahapan,” tutupnya.
