Pemprov Sulbar Buka Aduan Pemberantasan Ormas Premanisme
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Plh Kepala Kesbangpol Sulbar, Sanusi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk menindak segala bentuk tindakan premanisme dan pelanggaran oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas), sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Instruksi tersebut juga telah ditindaklanjuti langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melalui rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beberapa waktu lalu.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi, mengungkapkan bahwa hasil rapat tersebut melahirkan kesepakatan pembentukan tim terpadu yang bertugas menangani tindak premanisme, termasuk pengawasan terhadap ormas yang diduga melanggar ketentuan hukum.
“Kami sudah bentuk tim untuk penanganan itu,” ujar Sunusi.
Buka Ruang Pengaduan Masyarakat
Kesbangpol Sulbar juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran oleh ormas maupun tindakan premanisme lainnya di lingkungan masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis langsung ke kantor Kesbangpol Sulbar.
Sunusi menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki database ormas resmi di Sulbar. Dengan demikian, setiap laporan yang masuk dapat langsung diverifikasi keabsahannya.
“Kami bisa langsung cek, apakah ormas tersebut terdaftar secara resmi atau tidak,” jelasnya.
80 Lebih Ormas Terdaftar di Sulbar
Saat ini, tercatat lebih dari 80 ormas di Sulawesi Barat yang masuk dalam data Kesbangpol. Pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan ormas untuk memberikan pendampingan seputar hak, kewajiban, serta batasan kegiatan.
Selain itu, Kesbangpol Sulbar juga menyediakan layanan Sistem Informasi Pelayanan Ormas Sulbar (SImPel Mas) sebagai kanal digital resmi untuk pendaftaran dan pelaporan ormas.
Melalui SImPel Mas, ormas dapat mengakses empat layanan utama, yakni Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Penerbitan Surat Terdaftar Provinsi, Pelaporan kegiatan ormas, serta SOP pengajuan dana hibah.
“Kami sudah buka kanal pendaftaran tersebut. Setiap ormas juga dapat melaporkan kegiatan yang akan mereka laksanakan melalui platform ini,” tutup Sunusi.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
