MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan dengan seluruh pemerintah kabupaten se Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis (29/02/2024).
Pertemuan itu dikemas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) membahas sejumlah isu penting termasuk pengendalian inflasi dan percepatan penerapan digitalisasi di Sulbar.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh yang membuka acara itu mengatakan, Pemda bersama stakeholdel terkait perlu melakukan pengecekan berkala di pasar untuk mengendalikan inflasi serta menjaga deflasi tetap stabil.
“Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan.
Selain itu, Zudan meminta agar program pasar murah, gerakan menanam, infrastruktur distribusi pangan, dan subsidi terus dijalankan dan meilbatkan semua unsur terkait.
“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” kata Zudan.
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Hamdani Hamdi menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras yang sudah mencapai harga rata rata Rp 15 ribu per kilogram. Kendala dihadapi adalah kurangnya pasokan disebabkan terjadinya pergeseran musim panen akibat El-Nino.
“Sehingga diharapkan kerjasama seluruh stakeholder melakukan langkah-antisipatif, apalagi menjelang hari besar keagamaan, dimana pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat,” pungkasnya.
