JATAM Sebut Gubernur Sulbar Tak Paham Regulasi, Pencabutan Izin Tambang Tak Harus ke PTUN
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
JATAM Kritik Pernyataan Gubernur Sulbar Soal Pencabutan Izin Tambang. (Dok. Gemapos)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), terkait polemik penolakan tambang pasir di Karossa (Kabupaten Mamuju Tengah) dan Kalukku (Kabupaten Mamuju) dianggap hanya pepesan kosong.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai Gubernur Sulbar itu tak paham persoalan, terutama soal regulasi dan pencabutan izin tambang galian C.
Juru Bicara JATAM, Alfarhat Kasman, mengatakan, bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 disebutkan dengan jelas, jika pendelegasian atau pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (spesifik tambang batuan atau galian C), telah diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi. Jadi jelas bukan pemerintah pusat.
“Tambang-tambang yang hari ini banyak ditolak oleh warga itu kebanyakan tambang yang izinnya dikeluarkan oleh Pj Bahtiar. Itu artinya, Suhardi Duka berbohong kepada warga Sulbar, jika izin tambang, diterbitkan oleh pemerintah pusat,” ujar Alfarhat dalam keterangan persnya, Rabu, (7/5/2025).
Alfarhat menegaskan bahwa Gubernur SDK dan atau Staf Ahli Hukum Pemprov Sulbar tidak cakap memahami persoalan tambang serta tidak membaca aturan secara jelas. Alih-alih meninjau ulang izin yang telah terbit, Pemprov Sulbar malah mengeluarkan pernyataan kepada warga yang menolak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Padahal kata Alfarhat, pencabutan izin tambang bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama melalui Executive Review dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
“Gubernur mungkin kurang bagus briefing nya. Karena Mekanisme pencabutan izin itu bisa juga dilakukan dengan Executive Review, yakni pencabutan izin tambang karena tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Seperti tidak adanya pelibatan warga, pemalsuan tanda tangan, sebagaimana yang terjadi di Karossa dan Kalukku,” ujarnya.
Ia tak menampik bahwa gugatan hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri juga tidak salah. Namun sejatinya, Pemprov Sulbar bisa juga langsung memutuskan pencabutan izin.
“Keterangan pers yang disampaikan oleh Gubernur SDK itu agak keliru. Karena bagaimana mungkin pemerintah menerbitkan izin yang melanggar hukum, ketika warga menuntut pencabutan izin justru malah diminta untuk mengajukan gugatan sesuai aturan hukum,” bebernya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
