Gubernur Sulbar Bakal Salurkan BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Sebesar Rp3,3 Miliar Untuk di Polman
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Penyerahan simbolik BKK penghasilan tambahan untuk aparat desa di Kabupaten Polman.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, kepala urusan (KAUR), dan kepala seksi (Kasi) desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, (13/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Program BKK ini memiliki total anggaran sebesar Rp3,388 miliar yang akan disalurkan kepada 173 desa di 16 kecamatan di daerah tersebut.
Bupati Polewali Mandar, Syamsul Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas komitmen memberikan tambahan penghasilan bagi aparat desa.
Menurutnya, program tersebut merupakan janji yang pernah disampaikan gubernur sejak masa kampanye dan kini mulai direalisasikan meski kondisi fiskal daerah masih terbatas.
“Ini komitmen luar biasa dari Pak Gubernur. Sejak masa kampanye beliau sudah menyuarakan program ini. Walaupun situasi fiskal terbatas dan APBD juga terdampak, beliau tetap menunjukkan kepedulian kepada aparat desa yang menjadi ujung tombak pembangunan di daerah,” ujar Syamsul Mahmud.
Ia menambahkan, program tambahan penghasilan bagi perangkat desa sebelumnya belum pernah ada. Namun, menurutnya gubernur memahami peran penting kepala desa sebagai pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh aparat desa menjalankan program tersebut sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ini program yang sangat baik. Karena itu harus dikerjakan sesuai juknis dan aturan yang ada. Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Suhardi Duka mengatakan program tambahan penghasilan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan aparat desa.
Ia menilai kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat, sementara penghasilan yang mereka terima selama ini masih terbatas.
“Kepala desa gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Dana desa juga sekarang mengalami pemotongan. Karena itu, sebagai bentuk komitmen saya, program tambahan penghasilan ini kita hadirkan,” ujarnya.
Gubernur juga meminta agar persyaratan pelaksanaan program tidak dibuat terlalu rumit sehingga seluruh desa dapat menjalankannya dengan baik.
Menurutnya, yang paling penting adalah validitas data yang digunakan, terutama data terkait kemiskinan dan stunting.
“Jangan terlalu banyak syarat sehingga ada desa yang kesulitan menjalankan program ini. Yang penting datanya benar, terutama data kemiskinan dan stunting,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Sulawesi Barat. Karena itu, gubernur menekankan pentingnya pemahaman juknis oleh seluruh aparat desa agar program bisa segera berjalan.
“Kalau semua sudah memahami juknis dan syaratnya tidak menyulitkan, maka program ini bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Suhardi Duka.
Di akhir kegiatan, ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk mendorong pembangunan daerah.
“Sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
