Fraksi PDIP Ancang-Ancang Pansus Untuk Tangani Krisis Air Bersih di Mamuju
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
- comment 1 komentar
- print Cetak
Ketua Fraksi PDIP Mamuju, Ahmad Istiqlal Ismail.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Polemik krisis air bersih di Mamuju terus berlanjut, terbaru Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Mamuju santer disebut telah mendorong Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi atas masalah ini.
Saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PDAM di Kantor DPRD Mamuju, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Istiqlal Ismail, tak menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebut, dorongan Pansus PDAM itu telah didorong sejak paripurna Maret lalu.
“Kami telah mendorong ini sejak paripurna lalu, hal ini tentu saja untuk mencari solusi bersama apa saja yang jadi kendala distribusi air dari PDAM kita,” kata Istiqlal, Senin, (2/5/2025) sore.
Meski begitu, hingga kini dorongan Pansus itu disebut masih dalam tahap penjajakan dengan sejumlah fraksi di DPRD Mamuju. Usulan pansus sendiri memerlukan persetujuan 50 persen plus 1 dari total 6 fraksi di DPRD Mamuju.
“Kita masih melakukan tahap penjajakan dan bertukar pikiran dengan fraksi-fraksi lain, kami harapnya ada persetujuan agar masalah krisis air bersih ini dapat ditangani bersama. Bukan hanya dibebankan sendiri pada PDAM,” ungkapnya.
Berjalannya RDP dengan PDAM
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PDAM Mamuju di DPRD sendiri, didorong oleh sejumlah mahasiswa yang sempat melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu PDAM didesak segera membenahi manajemen.
Hal itu dipicu sering PDAM Mamuju mengalami persoalan serupa yang tak mampu ditangani maksimal.
“Jadi kalau seperti ini terus tidak ada kemajuan, sudah beberapa kali kita rapat selalu keluhannya pemasangan pipa. Ini apa yang dikerjakan?, kalau direktur tidak mampu bilang dan mundur, masih banyak yang layak,” kata Anggota DPRD Mamuju, Imran AB, saat rapat.
Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Mamuju, Arnol Topo Sujadi yang memimpin RDP itu, mengkritik manajemen PDAM. Menurutnya neraca laporan keuangan tidak seimbang.
Kata Arnol, hal itu membuat pengelolaan dan pelayanan PDAM Mamuju jadi buruk. Padahal kata politikus Demokrat ini, pemenuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Ini kita ibu kota Provinsi lo, malu. Lihat saja neraca keuangan yang dilaporkan tidak sinkron. Tidak ada laba, padahal Pemerintah selalu melakukan penyertaan modal,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur PDAM Mamuju, Jauharia Andi Syafruddin, mengatakan pihak saat ini telah menerima penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar. Masing-masing Pemprov Sulbar Rp 2,5 miliar dan Pemkab Mamuju Rp 1,5 miliar.
Namun begitu, ia menyebut penyertaan itu diperkirakan masih kurang. Lantaran besarnya pembenahan yang harus dilakukan.
“Jadi itu belum akan berdampak signifikan, sebab mesin pompa yang dimiliki saat ini sudah tua dan belum pernah diganti sejak diadakan. Saat ini fokus kami memang masih di sekitar perbaikan pipa,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bidang Teknis PDAM Mamuju, menyebut, saat ini PDAM Mamuju bukan hanya memerlukan rehabilitasi mesin, tetapi juga memerlukan pembukaan sumber air baku baru.
Sebab, sumber air baku saat ini tidak mampu lagi jadi memasok ke pelanggan di Kecamatan Mamuju dan Simboro dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah.
“ebit air kami khususnya di Instalasi Padang Baka itu mengalami penurunan. Kemarin dari 20 liter per detik, sekarang sudah tidak sampai 10 liter per detik,” ujarnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
