Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Nasional » Dorong Kader Naik Kelas, DPP GMNI Luncurkan 2.000 Beasiswa Profesi Advokat

Dorong Kader Naik Kelas, DPP GMNI Luncurkan 2.000 Beasiswa Profesi Advokat

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mekora.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi meluncurkan 2.000 beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi para kadernya. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia dan FHP Law School.

Peluncuran itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied, dan Presiden FHP Law School, Satria Utama, yang berlangsung di Gedung Marinda, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Ketua Umum DPP GMNI, M. Risyad Fahlefi, menegaskan beasiswa ini sebagai dorongan bagi kader-kader marhaenis untuk naik kelas. Ia menyebut program itu pintu bagi kader-kader sarjana hukum meningkatkan kapasitasnya.

“peningkatan kapasitas kader menjadi fokus utama kami, hampir di setiap kesempatan saya selalu tekankan, GMNI harus naik kelas. Kader GMNI harus haus ilmu, terus menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi. Termasuk melalui beasiswa PKPA ini,” ujar Risyad.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.000 beasiswa PKPA akan diberikan kepada kader GMNI yang memenuhi kriteria tertentu. Pelaksanaan pendidikan akan difasilitasi oleh FHP Law School bekerja sama dengan DPN Indonesia.

“Kami akan menerapkan mekanisme seleksi internal agar beasiswa ini tepat sasaran. Kami akan menilai dari kualitas dan rekam jejak kader di lapangan,” jelas Risyad yang juga mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Lebih jauh, Risyad mengungkapkan bahwa GMNI ke depan akan memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan institusi profesional. Tujuannya, agar kader GMNI dapat menempuh pendidikan hingga jenjang S-3 dengan dukungan beasiswa.

“Ini bukan hanya soal apa yang didapat kader, tapi bagaimana perjuangan mereka diiringi dengan pencapaian pendidikan tinggi. GMNI besar karena kadernya besar, GMNI unggul karena kadernya unggul,” pungkasnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Operasi Keselamatan Polda Sulbar 2024

    Polda Sulbar Laksanaka Operasi Keselamatan Marano 2024 Selama 14 Hari

    • calendar_month Sabtu, 2 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Polda Sulawesi Barat akan memulai Operasi keselamatan Marano 2024, yang menyasar pelanggar lalu lintas. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari mulai Senin 4-17 Maret 2024. Wakapolda Sulbar, Brigjen Pol Rachmat Pamudji mengatakan, operasi keselamatan 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. “Kita wujudkan […]

  • Kecelakaan di Pangasaan Mamuju

    Mobil Pick Up Terjun ke Jurang 30 Meter di Pangasaan Mamuju, 2 Penumpang Tewas di Tempat

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 167
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Mamuju. Sebuah mobil pickup warna putih bernomor polisi DC 8475 AY dilaporkan terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Lembang Lebani, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, pada Senin malam (19/5/2025) sekitar pukul 21.30 WITA. Mobil naas tersebut mengangkut enam orang penumpang dan diketahui hendak menuju […]

  • AKBP Polda Sulbar Dilaporkan

    Oknum AKBP di Polda Sulbar Dilapor ke Propam Mabes Polri, Diduga Ancam Seorang Perempuan Saat Ditagih Cicilan Mobil

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 252
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Seorang polisi dengan pangkat AKBP berinisial RA anggota Polda Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Perwira Menengah (Pamen) itu diduga melakukan pengancaman dan tindakan arogansi pada seorang perempuan bernama Siti Nurhasanah warga Jakarta. Menurut keterangan dari Siti Nurhasanah, dia menerima perlakuan tidak menyenangkan yang disertai pengancaman saat mencoba menagih sisa […]

  • Rapat konsolidasi Bawaslu Mamuju

    Bawaslu Mamuju Konsolidasikan Temuan Data Anomali di Hasil Coklit KPU

    • calendar_month Rabu, 24 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 99
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, menggelar rapat dengan 11 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dilangsungkan di Hotel Maleo, Mamuju, pada, Rabu, (24/7/2024). Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Kabupaten Mamuju, Zulkifli mengatakan, rapat itu untuk mengkonsolidasikan data hasil coklit untuk pemilihan serentak 2024. Dimana […]

  • Garap Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi, DPRD Sulbar Studi Banding ke Unhas Makassar

    Pansus DPRD Sulbar Studi Banding ke Unhas Makassar Untuk Ranperda Jasa Konstruksi

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MAKASSAR, Mekora.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan konsultatif ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, pada Senin (18/3/2024). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, H. Taufiq Agus, dengan tujuan menggali masukan akademis guna menyempurnakan substansi Ranperda yang tengah disusun. “Awalnya Perda […]

  • Korupsi DPRD Mamuju

    Babak Baru Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju, Jaksa Kantongi Nama Calon Tersangka

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 109
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dugaan korupsi massal pada perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Mamuju tampaknya akan memasuki babak baru. Hal itu setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju menyebut akan mengembangkan kasus ini. Kepala Kejari Mamuju, Raharjo Yusuf Wibisono, bahkan mengatakan telah mengantongi nama tersangka dalam dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Mamuju. “Saat ini […]

expand_less