Bos Poltracking Hanta Yuda Dilaporkan ke Mabes Polri terkait Rilis Survei Pilkada Sulbar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Capture Video Hanta Yuda Presentasikan Survei Pilkada Sulbar 2024.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanah Air, Muhaimin Faisal, melaporkan Direktur Lembaga Survei Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Laporan itu disampaikan melalui email, pada Jumat, (22/11/2024).
Menurut Muhaimin Faisal, laporan itu terkait dengan beredarnya video presentasi berdurasi 2.47 menit yang dilakukan di depan salah pasangan calon kepala daerah di Sulbar. Video itu telah beredar luas di Media Sosial, menjelang masa tenang Pilkada serentak 2024.
“Pilkada Sulbar Poltracking Indonesia mengaku melakukan survei periode 17-24 Oktober 2024. Anehnya, hanya hasil survei Pilkada Sulawesi Barat tidak ditemukan di website www.Poltracking.com, hanya beredar video 2.47 menit,” ujar Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat, (22/11/2024).
Muhaimin menambahkan, bahwa klaim survei yang mengunggulkan salah satu kandidat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan publik. Sebab klaim survei yang dilakukan pada periode 17-24 Oktober 2024 tidak ditemukan di website www.Poltracking.com.
Selain itu, menurut Muhaimin Poltracking Indonesia baru saja diberi sanksi oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) karena pelaksanaan survei Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan tidak sesuai dengan SOP. Tidak dapat mempertanggungjawabkan data yang dijadikan basis dasar penilaian.
Dimana kata Muhaimin, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan kepada Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking terkait perbedaan signifikan hasil survei. Hasil pemeriksaan menunjukkan LSI dinilai melakukan survei sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Poltracking Indonesia tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik.
“Ini sangat fatal karena survei bisa saja salah tetapi berbohong sangat haram bagi lembaga survei, fakta berbohongnya Poltracking Indonesia membuat lembaga ini dilarang merilis hasil survei. Makanya hasil survei Pilgub Sulbar hanya beredar di WA,” jelas Muhaimin.
Menurut Muhaimin, saat menelusuri hasil survei di website www.Poltracking.com hanya sejumlah wilayah, di antaranya Pilkada Jawa Tengah rilis 25 September 2024, Jawa Barat rilis 26 September 2024, DKI Jakarta rilis 24 Oktober 2024, Kalimantan Tengah rilis 21 Oktober 2024, Lampung Selatan rilis 6 November 2024, Bojonegoro rilis 19 November 2024.
Selain melaporkan Hanta Yuda ke Mabes Polri, Muhaimin Faisal juga menyebut melaporkan bos Poltracking Indonesia itu ke Bawaslu RI, KPU-RI dan Asosiasi Lembaga Survei Presisi.
“Kami juga melaporkan Saudara Hanta Yuda direktur lembaga survei Poltracking Indonesia ke Bawaslu RI, KPU-RI dan Asosiasi Lembaga Survei Presisi. Harus ada upaya penghentian atas segala tindakan pembodohan ke daerah-daerah di Indonesia oleh lembaga survey mainstream yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menambang cost politik yang tentu saja berpengaruh pada perilaku korupsi pejabat daerah,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
