Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » Andi Abdul Malik, Dari Menenteng Megaphone Hingga Jadi Wakil Ketua Sementara DPRD Mamuju

Andi Abdul Malik, Dari Menenteng Megaphone Hingga Jadi Wakil Ketua Sementara DPRD Mamuju

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mamuju, Mekora.id –  Andi Abdul Malik, merupakan salah satu dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2024-2029 yang baru saja dilantik, Senin, (2/9/2024). Dia juga menjadi Wakil Ketua Sementara mendampingi Syamsuddin Hatta selaku Ketua Sementara DPRD Mamuju.

Ia terpilih pada Pemilihan Umum serentak Februari 2024 dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Mamuju, dengan meraih 1.485 suara. Andi Abdul Malik juga merupakan Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Mamuju. Ia mendampingi Ado Mas’ud sebagai ketua DPC periode 2019-2024.

“Tentu sebagai pimpinan sementara mempunyai kewajiban untuk membuat tata tertib dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)” kata Malik, setelah dilantik.

Sebelum terjun ke dunia politik, Pria 33 tahun itu lebih dulu dikenal sebagai seorang jenderal lapangan. Dia akrab dengan dunia parlemen jalanan bersama organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Marhaenisme ajaran Bung Karno, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Nama Bung Malik sering wara-wiri di media massa kala itu, ia sering kali melakukan unjuk rasa yang menenteng megaphone saat menjadi Ketua Cabang GMNI Mamuju periode 2012-2024.

Setelah Purna, Bung Malik mendirikan organisasi kemasyarakatan bernama Forum Kerukunan Anak Petani (Forkape) tahun 2015, yang menghimpun pemuda-pemuda kala itu.

Andi Abdul Malik merupakan lulusan Sarjana Pertanian di Universitas Tomakaka Mamuju. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Ia lulus di SMA Cokroaminoto, Makassar. Sedangkan bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) ia selesaikan di Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Setelah dilantik, dia mengatakan akan  senantiasa menjadi penyambung lidah bagi masyarakat dengan peran-peran DPRD yang bisa dilaksanakan.

“Sebagai pemuda yang lahir dari bawa, kita mempunyai spirit perjuangan membawa suara-suara rakyat melalui peran dan fungsi DPRD itu sendiri,” ungkap Malik.

Andi Abdul Malik menenteng megaphone

Andi Abdul Malik menenteng megaphone, saat menjadi aktivi GMNI. (Dok, Istimewa)

Di Demo Usai Dilantik

Tidak berselang lama setelah pelantikan, suara-suara megaphone diluar pagar kantor DPRD Mamuju terdengar. Asap dari ban bekas juga membumbung tinggi menyelimuti pintu masuk Gedung Dewan di Jl. Ahmad Yani itu.

Usut punya usut, sekelompok mahasiswa sedang berorasi di Depan pintu gerbang. Nampak panji kebesaran dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju membentangkan spanduk.

Mereka menuntut DPRD Mamuju untuk aktif bersuara membawah tuntutan rakyat. Salah satu yang getol disuarakan yakni menerapkan muatan lokal sebagai pembelajaran wajib di sekolah.

“Dengan tidak diberlakukannya lagi ajaran-ajaran muatan lokal di sekolah, menutup pengetahuan dini generasi muda akan budaya dan sejarah. Itu berarti kita membiarkan budaya kita tergerus oleh arus globalisasi, jika tidak bergerak dan dilindungi secepatnya akan punah,” demikian gelegar orasi dari ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri.

Dalam aksi unjuk rasa itu mereka membawa 10 tuntutan, yang mereka sebut “SEPTEMBER” sepuluh tuntutan bersama rakyat. Masing-masing : Ajarkan kembali muatan lokal, Tolak reklamasi pantai di Mamuju, Tolak pembangunan PLTA DND HYDRO ECO POWER, Pemerataan infrastruktur jalan, pariwisata, dan tata ruang kota Kabupaten Mamuju, Pemerataan infrastruktur dan tenaga pendidik di Mamuju, Tuntaskan konflik agraria, Hentikan eksploitasi anak dan tuntaskan pelecehan seksual, Cairkan dana stimulan gempa tahap II, Segera bangun tanggul penahan ombak di Tambi, dan Hentikan mendorong perubahan nama pelabuhan feri menjadi pelabuhan Kurri-Kurri Simboro

Sembari mengenakan setelan jas dengan dasi berwarna merah, Andi Abdul Malik bergegas bersama Ketua Sementara DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menemui pengunjuk rasa. Setelah satu jam berorasi, mahasiswa dan kedua Pimpinan Sementara DPRD Mamuju itu bersepakat melakukan dialog.

Bagi Andi Abdul Malik, itu kali pertama dia menerima pengunjuk rasa dihadiri pertamanya jadi anggota DPRD Mamuju. Tentu belum banyak yang dia bisa lakukan, namun dia meminta mahasiswa untuk terus menjadi mitra kritisnya di DPRD.

“Untuk itu mari terus menjadi mitra kritis kami di DPRD Mamuju, tentu kami dengan peran dan fungsi akan berupaya maksimal menerima saran demi kemajuan daerah itu,” Kata Andi Abdul Malik saat berdialog dengan mahasiswa. Terdengar sangat formal namun, itulah jawaban yang ia terima ketika menjadi mahasiswa yang juga berunjuk rasa dahulu.

-Bersambung-

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kelurahan Tanjung Laut Juara Pupuk Kaltim Cup 2025, Wali Kota Neni Resmi Tutup Turnamen Sepak Bola

    Kelurahan Tanjung Laut Juara Pupuk Kaltim Cup 2025, Wali Kota Neni Resmi Tutup Turnamen Sepak Bola

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, secara resmi menutup Turnamen Pupuk Kaltim Cup 2025 Cabang Sepakbola pada Sabtu malam (20/9/2025) di Stadion Mulawarman, Jalan Alamanda, Kelurahan Belimbing. Turnamen yang digelar oleh PT Pupuk Kaltim sejak 9 September 2025 ini diikuti 15 kelurahan se-Kota Bontang. Partai final sekaligus penutupan […]

  • Kantor Perumda Majene

    Perkara Adu Jotos Pejabat Perumda Majene, Kini Naik ke Tahap Penyidikan

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 245
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id –  Kasus adu jotos yang melibatkan dua pejabat Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene, kini naik ke tahap penyidikan. Hal itu diungkapkan Oleh Kasat Reskrim Polres Majene, Rabu, (11/12/2024). Kasus baku hantam itu, sebelumnya melibatkan Direktur Utama, Moch Lutfie Nugraha, dan Direktur Umum dan Keuangan, Muhammad Irfan Syarif. Keduanya terlibat baku hantam […]

  • Bawaslu Mamuju tertibkan APK

    Bawaslu Mamuju Mulai Tertibkan APK, Peserta Pemilu Dilarang Sosialisasi Sebelum 28 November

    • calendar_month Sabtu, 11 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 101
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju mulai menertibkan alat peraga kampanye (Baliho) peserta Pemilu 2024 yang terpasang di sejumlah titik di Mamuju, Rabu (08/11/2023). Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bawaslu Mamuju, Zulkifli mengatakan, penertiban ini akan berlangsung hingga 27 November mendatang. Bawaslu Mamuju menertibkan peraga kampanye di Kecamatan Mamuju dan […]

  • Wali Kota Bontang Tinjau Lokasi Banjir di Perum Bontang Permai, Janjikan Penyelesaian Proyek Turap

    Wali Kota Bontang Tinjau Lokasi Banjir di Perum Bontang Permai, Janjikan Penyelesaian Proyek Turap

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang bergerak cepat merespons banjir yang melanda Perumahan Bontang Permai RT 07, Kelurahan Api-Api. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turun langsung meninjau lokasi terdampak pada Selasa (16/9/2025) untuk memastikan penanganan berjalan dan mendengar keluhan warga. Dalam tinjauan tersebut, Neni menemukan genangan air dipicu proyek pembangunan turap dan drainase yang progresnya baru […]

  • Gubernur Sulbar TPP ASN Sulbar

    Pembayaran TPP ASN Dipercepat, Gubernur Sulbar Minta Pelayan Publik Maksimal

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ada kabar gembira untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP akan dicairkan lebih awal. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, TPP ASN akan dibayarkan setiap tanggal 3 dari sebelumnya dibayar per tanggal 5. Ketentuan itu berlaku mulai […]

  • Kades Tanambuah

    15 Hari Buron Korupsi Dana Desa, Kades Tanambuah Akhirnya Jalani Pemeriksaan di Polresta Mamuju

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 247
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Setelah 15 hari menyandang status buron, Kepala Desa (Kades) non-aktif Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Muhammad Nasrullah, akhirnya menjalani pemeriksaan lanjutan di Polresta Mamuju, Sabtu (6/12/2025). Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir, membenarkan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan diri ke penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju pada Sabtu siang. “Benar, hari ini […]

expand_less