Mamuju Tidak Kebagian Dana BPJS PBI 2024, Fraksi Demokrat Pertanyakan Sikap Pemprov Sulbar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 14 Okt 2023
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota DPRD Sulbar, Firman Argo Waskito, membakan pandangan umum Fraksi Demokrat di Rapat Paripurna, Kamis (12/10/2023).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id – Alokasi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk kabupaten di Sulbar tengah jadi sorotan Fraksi Demokrat di DPRD Sulbar.
Hal tersebut lantaran dalam rancangan APBD 2024 Sulbar, Kabupaten Mamuju satu-satunya kabupaten yang tidak menerima bantuan subsidi BPJS PBI.
Anggota DPRD Sulbar Fraksi Demokrat, Firman Argo Waskito, dalam pandangan umumnya menyebut Mamuju seperti dianak tirikan. Padahal kabupaten lain dapat suntikan Rp 13 Miliar.
Firman menilai, Kabupaten Mamuju seharusnya ikut mendapatkan bantuan BPJS PBI. Dimana sejak 2022, Mamuju telah menerapkan coverage layanan BPJS PBI kepada Hampir 100 Persen Penduduknya.
“Pertanyaannya sekarang kenapa tidak adil. Disinilah Pemprov harusnya turut memberikan reward. Padahal kita semua memahami bahwa mengcover layanan BPJS kepada masyarakatnya berarti mengorbankan alokasi anggaran di sektor lain seperti infrastruktur ke PU-an, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, UMKM dan lain sebagainya,” tegas Firman Argo.
Disisi lain kata Firman Argo, Pemerintah Pusat memberikan Award untuk Kabupaten Mamuju. Hal ini berbanding terbalik dengan Pemprov Sulbar yang justru tidak mengalokasikan sebagian subsidi BPJS PBI Sulbar untuk Mamuju sejak 2020 sebagai bentuk reward.
“Jika memang ada regulasi yang dilanggar, jika melakukan hibah kepada daerah yang berhasil mengcover BPJS kepada masyarakatnya maka kita bisa memberikan hibah dalam bentuk lain dengan menambah Bantuan Keuangan Khusus ke kabupaten-kabupaten yang sudah UHC,” ungkap Firman Argo.
“Disinilah mestinya Pemprov harus hadir mensupport anggaran Kabupaten, bukan malah menihilkan peranan Pemprov. Apalagi Mamuju adalah wajah kita sebagai Ibu Kota Provinsi,” tegasnya.
Anggota DPRD Sulbar Dapil Mamuju ini mencontohkan, Kabupaten Malang yang mengcover 419 ribu penduduknya berencana menghapus BPJS PBI. Hal tersebut karena APBD Malang terbebani Rp84 Miliar.
“Tentu kami sebagai anggota dewan provinsi dari dapil Mamuju tidak menginginkan hal itu terjadi maka Pemprov Sulbar harus turut hadir mensubsidi sebagian BPJS PBI masyarakat di Mamuju,” tutup Firman Argo.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
