MAMUJU, Mekora.id – Peluang kerja sama di sektor mineral kritis turut mencuat dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan Konsul Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tunggu bandara itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kolaborasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Diskusi juga menyinggung mineral kritis, termasuk thorium, uranium, dan logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju.
Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Suhardi Duka bertolak ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, turut mendampingi gubernur.
Meski begitu, terkait mineral kritis LTJ di Mamuju, Suhardi Duka menegaskan bahwa kebijakan pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Tapi itu kan kebijakan (pemerintah) pusat ya,” ujar Suhardi Duka.
Meski demikian, penjajakan dengan pihak Amerika Serikat itu akan ditindaklanjuti untuk melihat peluang kerja sama yang memungkinkan dikembangkan.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Di luar pembahasan mineral kritis, pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam komunikasi awal tersebut.
Suhardi Duka mengatakan, peluang kolaborasi di kedua sektor itu sejalan dengan misi Pancadaya yang diusung pemerintahannya untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Ia berencana menindaklanjuti komunikasi tersebut melalui kunjungan ke Surabaya, sekaligus membahas kemungkinan penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Amerika Serikat.
“Pada prinsipnya kita ingin mengambil peluang kerja sama untuk pendidikan dan kesehatan. Nanti kemungkinan akan saya tindak lanjuti. Saya akan ke Surabaya untuk membuat MoU dengan mereka,” katanya.
Rencana tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan ruang lingkup kerja sama, bentuk program, serta mekanisme pelaksanaannya.
Sementara itu, belum ada rincian mengenai bentuk konkret kerja sama mineral kritis yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Suhardi Duka menegaskan bahwa kebijakan terkait sektor itu tetap berada dalam ranah pemerintah pusat.
