MAMUJU, Mekora.id – Aliansi Front Marhaenis Sulawesi Barat (Sulbar) yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) menggelar aksi menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat, Kamis, (27/8/2026).
Aksi tersebut menyasar sejumlah kantor partai politik yang memiliki perwakilan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari persoalan nasional hingga isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.
Aliansi juga meminta partai politik yang memiliki wakil di DPR RI Dapil Sulbar menjalankan fungsi representasi dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
Namun, kekecewaan massa muncul saat mendatangi Kantor PAN. Massa mengaku tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan pihak partai maupun anggota DPR RI Dapil Sulbar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Jenderal Lapangan Aliansi Front Marhaenis Sulbar, Akwil, menyayangkan sikap tersebut. Menurutnya, aksi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang seharusnya mendapat ruang dialog.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami membawa aspirasi masyarakat Sulawesi Barat yang harus didengar oleh mereka yang mendapatkan mandat untuk menjadi wakil rakyat. Ketika kami datang ke kantor partai, tentu kami berharap ada itikad baik untuk menemui dan berdialog dengan massa aksi, bukan justru menghindari,” ujar Akwil.
Usai mendatangi sejumlah kantor partai politik, sekitar pukul 17.00 Wita massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Mamuju.
Di hadapan DPRD Mamuju, Aliansi Front Marhaenis Sulbar menyampaikan delapan tuntutan utama.
- Mendesak DPR RI Dapil Sulbar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Mendesak DPR RI Dapil Sulbar segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.
- Meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju.
- Menolak rencana tambang logam tanah jarang di Kabupaten Mamuju.
- Mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mempercepat pengerjaan akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya wilayah Kalumpang.
- Mendesak pemerintah daerah menyediakan rumah aman.
- Meminta pembangunan rumah sakit jiwa di Provinsi Sulawesi Barat.
- Mendesak DPD RI Dapil Sulbar mempercepat proses pembentukan kota madya.
Tak Ada Dewan Temui Massa
Namun, penyampaian aspirasi tersebut kembali diwarnai kekecewaan. Aliansi Front Marhaenis Sulbar menyebut tidak ada satu pun dari 32 anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang datang menemui massa untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mereka.
Kondisi itu membuat massa mengambil sikap dengan menduduki dan menyegel Kantor DPRD Kabupaten Mamuju sebagai bentuk kekecewaan.
Akwil menegaskan, keputusan massa bertahan di kantor DPRD merupakan bentuk protes terhadap sikap para wakil rakyat yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog.
“Kami sangat kecewa. Kami datang membawa tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tetapi tidak satu pun dari 32 anggota DPRD Kabupaten Mamuju datang menemui kami. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, sebenarnya DPRD ini hadir untuk siapa?” tegas Akwil.
Ia menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang dialog dan berharap para wakil rakyat bersedia berkomunikasi dengan masyarakat serta menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di jalan. Kami ingin ada tindak lanjut yang nyata. Kalau memang DPRD adalah rumah rakyat, seharusnya ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, ada wakil rakyat yang menemui dan mendengarkan,” lanjutnya.
Akwil menegaskan Aliansi Front Marhaenis Sulbar akan terus mengawal berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Kekecewaan hari ini tidak akan membuat kami berhenti sampai di sini. Justru ini menjadi catatan bagi kami untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Aliansi Front Marhaenis Sulbar kemudian meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju dengan membawa kekecewaan karena tidak mendapatkan ruang dialog secara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
