Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Kepala Disdikpora Mamuju Hadiri Rakor Pendidikan Sulbar

Kepala Disdikpora Mamuju Hadiri Rakor Pendidikan Sulbar

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
  • comment 6 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju, Murniani, turut menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi UPT dengan Pemerintah daerah se Sulawesi barat. Kegiatan tersebut dibuka Oleh Sekretaris daerah (Sekda) Sulawesi barat, Muhammad Idris, di Hotel d Maleo Mamuju, pada, Senin (18/3/2024).

Pada kegiatan Tersebut Pemkab Mamuju yang diwakili oleh Kadis Pendidikan Pemuda dan olahraga turut menerima penghargaan Pemenuhan SPM Pendidikan bersama dengan 4 Kepala Dinas Pendidikan di Sulbar.

Muhammad Idris mengatakan, kegiatan itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan pendidikan di Sulbar. Yang paling penting dilakukan oleh Pemda adalah membangun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan level pendidikan kita di Sulbar. Tadi sudah disampaikan paling tidak kita konsen pada beberapa poin. Tapi yang paling penting adalah pembangunan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sekolah,” kata Idris.

Menurut Idris, pembangunan SPM penting untuk mencapai indikator nasional. Ia mengaku, tidak ingin melihat peringkat ketercapaian SPM pendidikan Sulbar tidak mencukupi.

“Kita malu kalau terus-terusan daerah kita itu berada di peringkat yang tidak cukup dalam pengertian ketercapaian SPM nya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Idris mengungkapkan, siapapun yang mengelola pendidikan, unsurnya dari manapun, baik dari goverment (pemerintah) maupun non government (bukan pemerintah), orientasinya akan tetap mengarah pada kualitas.

“Untuk bisa sampai pada kualitas pendidikan yang baik, harus bagus tata kelola nya. Tata kelola tidak boleh dimain-mainkan. Tata kelola mengenai indikator-indikator yang harus dicapai, diperhatikan dan oleh karena itu harus kita memiliki kepastian bagaimana dukungan penganggaran, bagaimana dukungan kebijakan dan seterusnya. Dan yang terakhir bagaimana usahanya untuk bisa mencapai itu (kualitas pendidikan yang baik),” tutur Idris.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Kemendagri RI Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

    Bapemperda DPRD Sulbar Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Kemendagri Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 14
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada Selasa, 11 Maret 2025. Rapat ini bertujuan memastikan bahwa Ranperda yang akan diusulkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang […]

  • Pemkot Bontang Sepakati Revisi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah

    Pemkot Bontang Sepakati Revisi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Mekora.id – DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota resmi menyetujui perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III, yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin malam (25/8/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi […]

  • Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas kerawanan Pemilu

    Pemprov dan Forkopimda Sulbar Bahas Kerawanan Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 13
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin (12/02/2024). Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita […]

  • Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Mekora.id – Proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 memasuki tahap penting yang menandai langkah serius Pemerintah Kota dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. Suara, harapan, serta masukan dari berbagai fraksi DPRD disampaikan secara resmi kepada Pemkot Bontang dalam Rapat Kerja DPRD yang berlangsung di […]

  • Koordinator Masyarakat Sipil Tolak Tambang Pasir Sulbar

    Tak Jelas Rimbanya, Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Keberadaan Tim Evaluasi Izin Pertambangan Sulbar

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 2Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan kinerja Tim Evaluasi Izin Pertambangan Pasir yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulbar). Tim tersebut dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan sejak dibentuk, bahkan terkesan menghilang tanpa kejelasan. Koordinator lapangan koalisi masyarakat sipil Kalukku, Sulkarnaim, menyatakan hingga kini belum terlihat langkah konkret dari tim yang diharapkan mampu menyelesaikan […]

  • PPPK Mamuju

    Ratusan PPPK Mamuju Tuntut Pengangkatan Sebelum Oktober 2025, Ini Kata Pemkab

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mamuju mendesak pemerintah daerah segera melakukan pengangkatan bagi PPPK hasil seleksi 2024. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Mamuju, Senin (17/3/2025). Ketua Forum CPNS/PPPK Mamuju, Ismail, menyatakan bahwa desakan tersebut sejalan dengan pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi […]

expand_less