MAMUJU, Mekora.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan dana hibah APBD 2025 kepada Polda Sulawesi Barat dan Koramil mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.
Berdasarkan data yang beredar, hibah sebesar Rp694,3 juta dialokasikan kepada Polda Sulbar dan Rp459,1 juta kepada Koramil. Total anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan publik di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah pelosok Kabupaten Mamuju.
Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi pemberian hibah kepada institusi vertikal yang selama ini juga memperoleh pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kalumpang Raya, Akwil, menilai anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Ketika masih banyak desa mengalami kerusakan infrastruktur dan pelayanan dasar belum maksimal, hibah miliaran rupiah kepada institusi vertikal tentu memunculkan tanda tanya besar,” ujarnya.
Menurut Akwil, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan, tujuan, serta manfaat dari pengalokasian dana hibah tersebut.
“Publik berhak mengetahui untuk apa dana itu digunakan, siapa yang mengusulkan, apa urgensinya, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai APBD justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan prioritas rakyat,” katanya.
Ia juga meminta adanya transparansi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran hibah tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu, Akwil mendesak pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan penggunaan dana hibah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami meminta agar penggunaan dana hibah ini diawasi secara ketat dan dilakukan audit agar manfaatnya benar-benar dapat diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.
Sorotan terhadap dana hibah tersebut muncul karena masyarakat menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar, terutama di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur.
Karena itu, publik meminta Pemerintah Kabupaten Mamuju membuka secara rinci tujuan, urgensi, serta rencana penggunaan dana hibah kepada Polda Sulbar dan Koramil agar tidak menimbulkan polemik maupun persepsi adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait sorotan yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat tersebut.
