MAMUJU, Mekora.id – Front Marhaenis Sulawesi Barat mulai menggalang petisi penolakan terhadap rencana pengelolaan Logam Tanah Jarang (LTJ) dan uranium di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Front Marhaenis Sulbar merupakan aliansi yang terdiri dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sulawesi Barat, GPM Cabang Mamuju, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, serta Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Cabang Mamuju.
Penggalangan petisi tersebut melibatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda hingga pelajar di Kabupaten Mamuju. Mereka menyatakan penolakan terhadap rencana eksploitasi mineral tersebut karena menilai terdapat potensi dampak lingkungan dan sosial yang perlu menjadi perhatian.
Ketua DPD GPM Sulbar, Adam Jauri, mengatakan uranium dan LTJ merupakan mineral strategis yang menurut pihaknya memiliki risiko tinggi apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang ketat.
“Proses eksploitasi dan pengolahannya berpotensi besar memicu kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air bersih, serta paparan radiasi yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tegas Adam, Sabtu, (15/7/2026).
Ia juga mempertanyakan transparansi informasi terkait rencana pengelolaan tersebut. Menurutnya, masyarakat yang berpotensi terdampak harus mendapatkan informasi yang lengkap serta ruang untuk menyampaikan pendapat.
Adam menyebut masyarakat adat, petani, nelayan dan pemuda harus dilibatkan dalam setiap proses pembahasan yang berkaitan dengan rencana pengelolaan LTJ dan uranium di Mamuju.
Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Mamuju, Dicky Wahyudi, menyoroti kondisi geografis Mamuju yang menurutnya memiliki kerentanan terhadap bencana seperti gempa bumi dan longsor.
Ia khawatir aktivitas pertambangan dengan risiko lingkungan tinggi justru dapat memperbesar kerentanan masyarakat apabila tidak didukung kajian dan mitigasi yang memadai.
“Aktivitas pertambangan ini dikhawatirkan akan memperparah degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan bencana bagi masyarakat sekitar,” ujar Dicky.
Front Marhaenis Sulbar menilai arah pembangunan Sulawesi Barat seharusnya lebih banyak diarahkan pada sektor yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Mereka mendorong penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata sebagai pilihan pembangunan yang dinilai mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penggalangan petisi tersebut menjadi bagian dari upaya Front Marhaenis Sulbar membangun dukungan publik terhadap penolakan rencana pengelolaan LTJ dan uranium di Mamuju.
Front Marhaenis juga menyerukan agar setiap rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan secara transparan serta membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
