MAMUJU, Mekora.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pulau Sulawesi (IPMAPUS) Sulbar, Akbar, menyampaikan dukungan terhadap agenda tersebut.
Akbar menilai Musda APDESI tidak semestinya hanya menjadi forum pergantian atau pembentukan kepengurusan organisasi. Menurutnya, agenda tersebut perlu dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi kepala desa serta merumuskan gagasan progresif dan inovatif bagi pembangunan desa di Sulawesi Barat.
“Musda APDESI tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda pergantian atau pembentukan kepengurusan organisasi. Lebih dari itu, Musda harus menjadi ruang konsolidasi gagasan, tempat para kepala desa merumuskan agenda bersama yang benar-benar berangkat dari kebutuhan dan persoalan masyarakat di tingkat desa,” ujar Akbar.
Ia menyebut kepala desa memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari dinamika sosial, kondisi ekonomi, pelayanan publik, hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, Akbar menilai pengalaman dan pengetahuan kepala desa mengenai kondisi riil di wilayah masing-masing perlu dihimpun menjadi kekuatan kolektif untuk mendorong arah pembangunan Sulawesi Barat yang lebih tepat sasaran.
“Para kepala desa adalah pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari persoalan ekonomi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai tantangan pembangunan desa. Pengetahuan tersebut harus menjadi modal dalam melahirkan kebijakan dan program yang lebih kontekstual,” jelasnya.
Lebih lanjut, Akbar mendorong APDESI Sulawesi Barat agar tidak berhenti sebagai wadah komunikasi antarorganisasi kepala desa. Ia berharap APDESI dapat berkembang menjadi ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan gagasan, pengalaman, dan kepentingan pembangunan desa.
Menurutnya, konsolidasi yang dibangun melalui Musda harus menghasilkan agenda bersama yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa di Sulawesi Barat.
