GMNI Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Minta Hilirisasi Perkuat Industri Dalam Negeri
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi,
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga kini belum mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penilaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kritis GMNI terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai masih bertumpu pada logika investasi asing dan orientasi ekspor, tanpa diiringi penguatan struktur industri dalam negeri.
Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi, menyebut hilirisasi seharusnya dimaknai sebagai proses penguatan rantai nilai industri secara menyeluruh, mulai dari penguasaan bahan baku, kedaulatan teknologi, hingga hubungan industrial yang adil.
“Hilirisasi kita masih bersifat kuantitatif dan transaksional, mengejar angka investasi dan ekspor, tetapi lemah dalam membangun kapasitas industri nasional, kedaulatan teknologi, serta perlindungan tenaga kerja,” ujar Prima, Jumat, (9/1/2026).
Dalam kajian akademiknya, GMNI mencatat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 masih stagnan di kisaran 18–19 persen, jauh menurun dibandingkan awal 2000-an yang mencapai lebih dari 30 persen. Fakta ini menunjukkan hilirisasi belum mampu merombak struktur ekonomi nasional secara fundamental.
Produk hilir yang dihasilkan, menurut GMNI, sebagian besar masih berada pada level setengah jadi dan belum masuk ke rantai produksi berteknologi tinggi. Di sisi lain, dominasi modal besar dan asing di sektor strategis dinilai memperlihatkan lemahnya peran negara sebagai pengendali arah industrialisasi.
“Kawasan industri seperti Morowali memang menaikkan pendapatan daerah, tetapi nilai tambah terbesar tetap mengalir ke korporasi besar dan investor asing,” tegas Prima.
GMNI juga menyoroti lemahnya transfer teknologi sejak hilirisasi dijalankan lebih dari satu dekade. Hingga kini, belum terlihat pusat riset nasional yang mampu menopang peningkatan kemampuan industri domestik. Ketergantungan terhadap teknologi dari China dan Jepang masih sangat dominan, terutama pada komoditas nikel dan tembaga.
Persoalan lain yang dikritisi GMNI adalah hubungan industrial. Praktik upah murah, minimnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta lemahnya perlindungan buruh di kawasan industri hilirisasi dinilai berpotensi melahirkan ketimpangan baru.
“Hilirisasi tidak boleh dilepaskan dari prinsip kerja layak. Jika buruh hanya menjadi penopang produksi yang eksploitatif, maka hilirisasi tidak berpihak pada rakyat,” kata Prima.
Selain itu, GMNI menilai keterlibatan UMKM dan industri kecil-menengah dalam rantai pasok hilirisasi masih sangat terbatas. Fragmentasi rantai pasok membuat hilirisasi hanya menguntungkan segelintir korporasi besar dan gagal menjadi lokomotif pemerataan ekonomi.
Aspek lingkungan juga menjadi sorotan. Ekspansi industri nikel dan perkebunan sawit di berbagai daerah dinilai berkontribusi terhadap deforestasi, pencemaran lingkungan, dan tekanan sosial bagi masyarakat lokal. Minimnya standar keberlanjutan disebut berisiko melahirkan krisis ekologis jangka panjang.
Berdasarkan kajian tersebut, DPP GMNI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari mengarahkan hilirisasi pada penguatan kedaulatan industri dan teknologi nasional, memperkuat peran BUMN sebagai pengendali rantai pasok, hingga mewajibkan transfer teknologi yang konkret dan terukur. GMNI juga mendorong jaminan hubungan industrial yang adil, keterlibatan UMKM, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama keberhasilan hilirisasi.
Di akhir pernyataannya, Prima menegaskan bahwa hilirisasi harus kembali berpijak pada nilai Trisakti Bung Karno.
“Jika hilirisasi tidak mengubah struktur ketergantungan ekonomi, maka yang dibangun bukan industrialisasi nasional, melainkan kolonialisme ekonomi dalam wajah baru,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
