Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » PLTMH 150 kW di Kalumpang Masuk Tahap Kajian, Pemprov Sulbar Pastikan Kepastian Hukum

PLTMH 150 kW di Kalumpang Masuk Tahap Kajian, Pemprov Sulbar Pastikan Kepastian Hukum

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 150 kilowatt (kW) di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, resmi memasuki tahap kajian. Proyek ini diharapkan memperluas akses listrik masyarakat pedesaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri rapat pembahasan hasil penataan batas areal Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTMH tersebut. Rapat digelar di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (8/1/2026).

Pembangunan PLTMH 150 kW di Desa Sandapang sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rapat tersebut dihadiri Tim Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, UPTD KPH Karama, serta konsultan pelaksana pekerjaan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengikuti rapat secara daring melalui aplikasi Zoom.

Dalam kesempatan itu, Bujaeramy Hassan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian penataan batas areal penggunaan kawasan hutan. Ia menegaskan, selesainya tahapan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan PKS.

“Penataan batas areal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan. Dengan selesainya tahapan ini, pembangunan PLTMH 150 kW di Desa Sandapang dapat dilanjutkan sehingga masyarakat segera menikmati akses listrik,” ujar Bujaeramy.

Ia menambahkan, kelanjutan pembangunan PLTMH tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah pedesaan, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ramli Ketua HIBMAB

    HIPMAB Tantang Gubernur Bongkar Dugaan Skandal Pengadaan Ikan Nila dan Bibit Durian di Pemprov Sulbar

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 15
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pengadaan bibit durian dan ikan nila tahun 2024 lalu di Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), kini sedang disorot. Himpunan Pelajar Mahasiswa Botteng (HIPMAB) menantang Gubernur dan Wakilnya segera menyelesaikan persoalan ini. Ketua HIPMAB, Ramli, SH, mengungkapkan pihaknya telah melakukan advokasi dan mengumpulkan bukti terkait adanya indikasi yang mengarah pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, […]

  • PDIP Sulbar

    Tanggapi Deklarasi Cawapres Gibran di Sulbar, PDIP Sebut Soal Konsekuensi

    • calendar_month Minggu, 15 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 17
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Deklarasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka muncul di sejumlah daerah, salah satunya di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah orang muncul dan menyebut diri “Kawan Gibran” Sulawesi Barat. Mereka menyatakan dukungan dan deklarasi di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sabtu (14/10/2023). “Sudah banyak sejarah yang mencatat peran penting pemuda dalam sejarah Indonesia, olehnya itu kami mendukung […]

  • Balap liar di Mamuju

    Balap Liar di Mamuju Menjamur Awal Ramadan, Polisi Sita 32 Motor

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 22
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Meski baru memasuki hari ketiga ramadan 1445 hijriah, namun balap liar di Mamuju nampaknya kembali menjamur. Hal itu terbukti, saat polisi mengamankan 32 unit sepeda motor saat menggelar razia balap liar di Kota Mamuju, pada Kamis (14/03/2024) dini hari tadi. Kasat Samapta Polresta Mamuju, Iptu Sirajuddin mengatakan, puluhan sepeda motor itu diamankan […]

  • Anggota DPRD Mamuju dilapor ke Bawaslu

    Diduga Kampanyekan Paslon Tanpa Surat Cuti, 4 Anggota DPRD Mamuju Dilapor ke Bawaslu

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 9
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Empat orang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kamis, (10/10/2024). Empat Anggota DPRD Kabupaten Mamuju itu dilapor oleh seorang warga, Dedi Bendor, atas dugaan melakukan kampanye salah satu pasangan calon tanpa melakukan izin cuti kampanye. Menurut Dedi, laparan empat nama Anggota DPRD Mamuju periode 2024-2029 itu masing-masing, Febrianto Wijaya, […]

  • Menanti Pemimpin di Polman

    Menanti Pemimpin Revolusioner di Polman

    • calendar_month Jumat, 12 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Oleh : Hamka Baharuddin (warga Polewali Mandar) Pilkada serentak 2024 akan segera dilaksanakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. dan pengumuman pasangan calon diumumkan 22 September 2024, hingga pencoblosan di 27 November 2024. Tentu jika melihat tahapan itu, Pilkada tidak lama lagi akan […]

  • NPHD Bawaslu Mamuju 2024

    Bawaslu dan Pemkab Mamuju Sepakati Dana Pilkada Rp 9,5 Miliar

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 20
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Mamuju menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 sebesar Rp9,5 miliar, Rabu (17/01/2023). Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, NPHD itu turun dari permintaan sebesar Rp 10,4 miliar yang disodorkan akhir tahun lalu. “Sebenarnya itu jauh dari permintaan kita, tapi itu […]

expand_less