Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Atur Harga TBS Sawit, DPRD Sulbar Undang Petani dan Perusahaan Bahas Permentan Terbaru

Atur Harga TBS Sawit, DPRD Sulbar Undang Petani dan Perusahaan Bahas Permentan Terbaru

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi guna membahas implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 terkait mekanisme pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Komisi II, H. Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi II, Hj. Jumiaty, serta anggota Komisi II lainnya. Hadir pula perwakilan Dinas Perkebunan Sulbar, asosiasi petani sawit, dan perwakilan perusahaan mitra.

Dampak dan Aspirasi Petani
Diskusi dalam rapat ini menyoroti berbagai aspek dalam Permentan No. 13 Tahun 2024, khususnya terkait mekanisme penetapan harga TBS yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit. Sejumlah perwakilan petani menyampaikan harapan agar harga TBS ditetapkan secara adil dan mencerminkan biaya produksi yang mereka keluarkan.

Mereka juga menekankan pentingnya regulasi ini dalam memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan secara lebih berkeadilan.

Penjelasan Dinas dan Tindak Lanjut
Plt. Kabid Perkebunan Sulbar, Agustina, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani mitra dalam sistem pembelian TBS. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal tanpa merugikan petani.

Di akhir rapat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah. Ia juga menyarankan agar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), perusahaan, dan Dinas Perkebunan segera melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Gubernur, untuk membentuk tim percepatan penetapan harga sawit yang lebih adil dan transparan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga

    Wagub Sulbar Terbitkan Surat Edaran : ASN Muslim Diminta Shalat Berjamaah Saat Adzan Tiba

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S. Mengga, mengeluarkan surat edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga administrasi (TATT) yang beragama Islam untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid saat jam kerja. Surat edaran bernomor 18 Tahun 2025 tentang Himbauan Salat Berjamaah tersebut dikeluarkan pada Jumat, (11/4/2025). Dalam edaran itu, Wagub […]

  • Gubernur Sulbar ke Bali

    Hadiri Rakernis Ketransmigrasian Nasional di Bali, Gubernur Sulbar Siap Jadi Pilot Project Transmigrasi Modern

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BALI, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin menunjukkan kesiapannya dalam mengakselerasi program pembangunan berbasis transmigrasi modern. Hal ini ditandai dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ketransmigrasian Nasional yang digelar di Bali Convention Center, pada Senin, (28/7/2025). Kehadiran Gubernur Suhardi dalam forum nasional tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momen penting dalam […]

  • Rehap Kantor Gubernur Sulbar Ditarget Rampung Oktober

    Rehap Kantor Gubernur Sulbar Ditarget Rampung Oktober

    • calendar_month Minggu, 27 Agt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 104
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris menyebut, peresmian kantor Gubernur Sulbar yang semula dijadwal September terpaksa ditunda hingga Oktober 2023. Hal tersebut setelah Dia meninjau proses pembangunan rehab rekon pada Kamis, (24/08/2023). Ia mengatakan, rencana peresmian kantor yang ditarget September harus di undur pasalnya masih ada beberapa finishing yang […]

  • Mobil Dinas Rektor Unsulbar Kecelakaan.

    Mobil Rektor Unsulbar Terlibat Kecelakaan Dengan Mobil Box

    • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 64
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Mobil Dinas Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dengan nomor polisi DC 1 US, mengalami kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) di Jalur Trans Sulawesi di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada Rabu (27/03/2024). Dari video yang beredar di media sosial, mobil dinas Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy itu hitam terlibat kecelakaan dengan […]

  • Aksi Geruduk ESDM Koalisi Masyarakat Sulawesi Barat

    Sulawesi Barat Darurat Konsesi, Diambang Ekspansi Perusak Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 179
    • 1Komentar

    JAKARTA, mekora.id – Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Komunikasi Mahasiswa Nasional Sulawesi Barat bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional. Melakukan aksi geruduk di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, (22/7/2024) kemarin. Dalam aksi itu mereka membentangkan spanduk […]

  • Kakanwil Kemenag Sulbar Dilapor Polisi.

    Kakanwil Kemenag Sulbar Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pelecehan Seksual

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 36
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dilaporkan ke Polisi atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap pegawai perempuan. Korban melaporkan dugaan pelecehan seksual itu didampingi pengacara dan sejumlah pihak terkait ke sentra pelayanan khusus perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polda Sulawesi Barat, pada Kamis (14/03/2024). “Hari ini kami mendampingi […]

expand_less