Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Atur Harga TBS Sawit, DPRD Sulbar Undang Petani dan Perusahaan Bahas Permentan Terbaru

Atur Harga TBS Sawit, DPRD Sulbar Undang Petani dan Perusahaan Bahas Permentan Terbaru

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi guna membahas implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 terkait mekanisme pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Maret 2025, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Komisi II, H. Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi II, Hj. Jumiaty, serta anggota Komisi II lainnya. Hadir pula perwakilan Dinas Perkebunan Sulbar, asosiasi petani sawit, dan perwakilan perusahaan mitra.

Dampak dan Aspirasi Petani
Diskusi dalam rapat ini menyoroti berbagai aspek dalam Permentan No. 13 Tahun 2024, khususnya terkait mekanisme penetapan harga TBS yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit. Sejumlah perwakilan petani menyampaikan harapan agar harga TBS ditetapkan secara adil dan mencerminkan biaya produksi yang mereka keluarkan.

Mereka juga menekankan pentingnya regulasi ini dalam memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan secara lebih berkeadilan.

Penjelasan Dinas dan Tindak Lanjut
Plt. Kabid Perkebunan Sulbar, Agustina, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani mitra dalam sistem pembelian TBS. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal tanpa merugikan petani.

Di akhir rapat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah. Ia juga menyarankan agar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), perusahaan, dan Dinas Perkebunan segera melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Gubernur, untuk membentuk tim percepatan penetapan harga sawit yang lebih adil dan transparan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bawaslu Mamuju tertibkan APK

    Bawaslu Mamuju Mulai Tertibkan APK, Peserta Pemilu Dilarang Sosialisasi Sebelum 28 November

    • calendar_month Sabtu, 11 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 105
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju mulai menertibkan alat peraga kampanye (Baliho) peserta Pemilu 2024 yang terpasang di sejumlah titik di Mamuju, Rabu (08/11/2023). Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bawaslu Mamuju, Zulkifli mengatakan, penertiban ini akan berlangsung hingga 27 November mendatang. Bawaslu Mamuju menertibkan peraga kampanye di Kecamatan Mamuju dan […]

  • GMNI Polman

    GMNI Polman Tagih Janji 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Assami

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 194
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Menjelang genapnya 100 hari masa kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar (Assami), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman menyuarakan kritik terhadap lambannya realisasi program prioritas yang dijanjikan sejak awal kepemimpinan. Ketua Cabang  GMNI Polman, Andi Baraq, menyampaikan bahwa belum terlihat kemajuan […]

  • Advokat dan Partisi Hukum Hasri, S.H., M.H.,

    Advokat Hasri : Penarikan Kendaraan Tanpa Putusan Pengadilan Adalah Tindakan Melawan Hukum

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 249
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Praktik penarikan kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) dalam menarik paksa kendaraan dari tangan debitur tanpa melalui proses pengadilan, dinilai i Advokat Hasri, SH., MH sebagai tindakan sewenang-wenang. Praktisi Hukum sekaligus Founder Law Firm HJ Bintang & Partners itu menyebut, tindakan leasing yang menarik kendaraan debitur secara sepihak terutama dengan melibatkan […]

  • Terusan Suez China

    China Segera Wujudukan Proyek Ambisius “Terusan Suez Baru”, Penghubung Darat Asia-Eropa

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Mekora.id – Kota pegunungan Chongqing di China kini muncul sebagai salah satu simpul perdagangan darat paling strategis di Asia. Sejumlah pengamat bahkan menyebutnya berpotensi menjadi “Terusan Suez baru” berkat jalur kereta barang berkecepatan tinggi yang mampu memangkas waktu pengiriman lintas benua. Menurut South China Morning Post, Chongqing dengan cepat menjelma sebagai pusat logistik utama. Setiap […]

  • Jembatan Ambuk di Karama Kalumpang

    Jembatan Gantung di Kalumpang Ambruk Saat Diperbaiki, Sejumlah Warga Luka-luka

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 615
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Jembatan gantung penghubung Desa Karama dan Desa Sandapang, di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, ambruk saat sedang diperbaiki secara swadaya oleh warga, Jumat (2/1/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Menurut keterangan warga, kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.20 WITA. Jembatan tiba-tiba runtuh setelah kancingan jembatan pengikat tali sling yang digunakan sebagai […]

  • Komisi Reformasi Polri

    10 Anggota Komisi Reformasi Polri Dilantik Presiden Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 185
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) sore. Komisi ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain Jimly yang […]

expand_less