Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Aliansi AMPERA Sebut Zudan Arif Fakrulloh Gubernur Anti Kritik

Aliansi AMPERA Sebut Zudan Arif Fakrulloh Gubernur Anti Kritik

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 29 Sep 2023
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Aksi peringatan Hari Tani Nasional yang dilakukan Mahasiswa “Aliansi masyarakat pejuang reforma agraria (AMPERA)” di Mamuju, Sulawesi Barat, pada Selasa, 26 September 2023.

Disbut massa AMPERA mendapat upaya pembungkaman setelah insiden pagar pintu masuk Kantor Gubernur dijebol massa aksi.

Aliansi AMPERA merupakan gabungan dari Walhi Sulbar, Knti Mamuju, Ipmapus Sulbar, Ipma-Pasangkayu, Spks Sulbar, Pmii Mamuju, Gmni Mamuju, Fppi Mamuju, Komkar, dan Maper.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh, dalam sebuah media massa menyebut, akan melaporkan sejumlah mahasiswa yang merobohkan pintu gerbang tersebut.

Zudan menyebut, upaya hukum itu akan dilaporkan oleh pihak Pemprov dan akan menuntut mahasiswa yang terlibat.

“Kami meminta kepada kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku demo yang merusak fasilitas negara. Pemprov akan meminta pertanggungjawaban kepada mahasiswa terhadap perdata dan pidana,” kata Zudan dikutip dari Tribun Sulbar.

Merespon itu Aliansi AMPERA menyebut, Pj Gubernur Sulbar merupakan pemimpin yang antik kritik dan juga upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di Sulawesi Barat.

Koordinator Lapangan, Yudi Toda menyebut, aksi pembungkaman tersebut tergambar dari respon Pj Gubernur Sulbar yang lebih dulu merespon robohnya pintu gerbang ketimbang 22 tuntutan yang disuarakan.

“Pintu gerbang itu hanyalah bagian terkecil dari akumulasi keresahan dalam 22 tuntutan kami, yang dirasakan kalangan petani, nelayan, buruh, kaum miskin perkotaan-pedesaan, masyarakat adat, mahasiswa-pemuda, bahkan kelompok masyarakat sipil lainnya,” Kata Yudi, Rabu, (28/09/2023).

Sementara Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju, Syamsuddin, setidaknya ada empat poin yang jadi kekecewaan massa aksi.

  1. Perwakilan Pemprov Sulbar tidak merespon tuntutan dari massa aksi AMPERA.
  2. Adanya upaya pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak perwakilan negosiator dari Pemprov Sulbar sehingga memicu meningkatnya emosi massa.
  3. Adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan selama kurang lebih 2 jam saat massa aksi mendorong salah satu pintu pagar gerbang.
  4. Adanya upaya provokasi dari oknum aparat keamanan untuk merobohkan pagar gerbang agar bisa masuk halaman Kantor Gubernur.

“Sebelumnya kami telah sepakat dengan perwakilan Pemprov Sulbar, bahwa sejumlah massa aksi bisa melakukan dialog. Beberapa saat kemudian, tidak ada massa aksi yang boleh masuk. Sehingga kami menganggap itu upaya pembohong publik,” kata Syam.

Terkait itu, dia juga mengatakan jika upaya provokasi dari aparat keamanan merupakan pelanggaran dan telah merampas hak menyampaikan pendapat massa aksi.

“Kami menganggap jika kami dijebak dan sengaja dibiarkan chaos,” ujarnya.

  1. Mendesak Pj Gubernur Zudan agar segera menindak lanjuti 22 tuntutan yang dilayangkan oleh AMPERA sebelum menindaklanjuti upaya laporan kerusakan tersebut.
  2. Mengecam segala bentuk intimidasi dan rencana pembungkaman yang dilakukan oleh pihak Pemprov Sulbar terhadap gerakan rakyat.
  3. Mendesak Pemprov Sulbar agar segera mencabut aturan tentang SOP pelarangan kegiatan aksi demonstrasi di dalam pekarangan Kantor Gubernur Sulbar. Sebab hal ini lah yang menjadi penyebab besar sehingga memicu kejadian peristiwa perusakan pagar gerbang Kantor Gubernur Sulbar yang terhitung setidaknya sudah dua kali selama diterapkannya aturan SOP tersebut setelah perusakan sebelumnya yang dilakukan oleh massa aksi dari aliansi BEM di salah satu kampus di Sulbar.
  4. Menolak Pj Gubernur Sulbar yang berwatak anti kritik.
  5. Mengajak seluruh kelompok masyarakat sipil yang ada di Sulbar untuk mendesak secara bersama-sama KEMENDAGRI agar segera mencopot Zudan sebagai Pj. Gubernur Sulbar karena bersikap anti kritik dan telah melakukan upaya pembungkaman gerakan rakyat di Sulbar.
  6. Mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat sipil agar lebih memperkuat konsolidasi dan solidaritas untuk melawan segala bentuk upaya kriminalisasi gerakan rakyat.

*Artikel ini telah diperbaharui pada paragraf  satu dan dua

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mobil Dinas Rektor Unsulbar Kecelakaan.

    Mobil Rektor Unsulbar Terlibat Kecelakaan Dengan Mobil Box

    • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 148
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Mobil Dinas Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dengan nomor polisi DC 1 US, mengalami kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) di Jalur Trans Sulawesi di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada Rabu (27/03/2024). Dari video yang beredar di media sosial, mobil dinas Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy itu hitam terlibat kecelakaan dengan […]

  • Dump Truck Terjun ke Jurang di Kalumpang, Satu Penumpang Meninggal Dunia

    Dump Truck Terjun ke Jurang di Kalumpang, Satu Penumpang Meninggal Dunia

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Beye
    • visibility 272
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Dusun Saseppe, Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Sebuah dump truck bermuatan bahan bangunan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 30 meter, mengakibatkan satu orang meninggal dunia peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WITA. Pada Minggu (01/03/2026). Kendaraan merek Hino bernomor polisi DC 8628 AR tersebut […]

  • LMND soroti gaji PPPK Majene

    Gaji 2.530 PPPK Majene Mandek, LMND Desak Pemkab Bertanggung Jawab dan Tak Bertindak Sepihak

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 557
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id – Nasib pembayaran ribuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene yang tidak menemui kejelasan memicu sorotan publik. Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menyebut Hingga saat ini, ribuan PPPK yang telah menjalankan tugas pelayanan publik belum menerima haknya selama satu hingga dua bulan. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 2.530 PPPK […]

  • Sampah di Mamuju

    Imbas Petugas Mogok, Tumpukan Sampah dan Bau Tak Sedap Penuhi Ruas-Ruas Kota Mamuju

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 354
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Efek domino dari belum terbayarnya upah 200 petugas kebersihan di Mamuju akhirnya mulai berdampak. Sejak beberapa hari terakhir, tumpukan sampah terlihat menggunung di sejumlah ruas jalan, pasar, hingga kawasan permukiman padat penduduk di dalam kota. Pantauan Mekora.id, Rabu (18/2/2026), sampah yang tak terangkut selama berhari-hari itu mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak […]

  • BPK Sulbar serahkan LHP APBD 2023 ke DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Paripurna Penyerahan LKPD 2023, Pemprov Sulbar Raih WTP ke-10

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 77
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan ikhtisar pemeriksaan daerah, Senin, (3/6/2024). Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua […]

  • Humas Polri dan Puspen TNI

    Kadiv Humas Polri dan Kapuspen TNI Bertemu

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 135
    • 0Komentar

    JAKARTA, mekora.id – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menerima kunjungan Kapuspen TNI Nugraha Gumilar beserta rombongan di Gedung Humas Polri, Kamis (25/01/24). Dalam kunjungan tersebut, Kadiv Humas mengajak Kapuspen TNI beserta rombongan mengunjungi sejumlah ruangan di Gedung Humas Polri. Mulai dari ruang mini conference; command center; SPIT dan Media Hub; mini theater, TB […]

expand_less