Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Reformasi 1998 : Jilid Perlawanan dan Tumbangnya Otoritarianisme

Reformasi 1998 : Jilid Perlawanan dan Tumbangnya Otoritarianisme

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Yudi Toda
Wakil Ketua Bidang Agitasi Media dan Propaganda DPC GMNI Mamuju

Mei 1998 menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia dalam menapaki era Reformasi. Sepanjang bulan tersebut, gelombang perlawanan rakyat merebak ke seluruh penjuru negeri. Krisis ekonomi yang melumpuhkan, kerusuhan sosial, penjarahan massal, aksi demonstrasi mahasiswa, hingga tragedi kemanusiaan merupakan rangkaian peristiwa yang mengguncang pemerintahan Orde Baru.

Buntut aksi berjilid-jilid itu berujung pada lengsernya Soeharto sebagai Presiden selama berkuasa 32 tahun, pada 21 Mei 1998. -Peristiwa Mei 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia, menandai berakhirnya era politik dominatif menuju era politik yang lebih partisipatif.

Dibalik kejatuhan rezim otoriter Orde Baru itu, ada latar belakang kuat yang menjadi rangkaian. Hal itu menimbulkan perlawanan masif hingga pelosok negeri.

1. Krisis Ekonomi dan Perlawanan Nasional

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998 menjadi pemicu utama meletusnya gelombang reformasi. Nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi meningkat pesat, dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Lumpuhnya perekonomian membuat masyarakat merasakan langsung dampak krisis yang menyiksa, hingga menimbulkan ketidakpuasan luas terhadap pemerintahan Orde Baru. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan mencatat bahwa pada tahun 1993 terdapat sekitar 27 juta penduduk miskin. Dari sekitar 180 juta penduduk Indonesia saat itu, hampir 90 persen hidup dalam kemiskinan.

2. Tragedi Kemanusiaan, Luka Bangsa

Demonstrasi mahasiswa dan represifitas aparat keamanan berlangsung di berbagai daerah antara tanggal 2 hingga 8 Mei 1998. Aksi-aksi tersebut merupakan wujud kemarahan atas kondisi ekonomi yang memburuk. Namun alih-alih merespons situasi genting tersebut, pada 9 Mei 1998 Presiden Soeharto justru terbang ke Kairo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15.

Puncak tragedi terjadi pada 12 Mei 1998, ketika mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai menuju Gedung DPR/MPR. Namun, aksi tersebut dihadang oleh aparat keamanan, dan mengakibatkan tewasnya empat mahasiswa: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Peristiwa ini dikenang sebagai Tragedi Trisakti, tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan bagaimana negara berbalik melawan rakyatnya sendiri.

3. Akumulasi Kemarahan Rakyat

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dit Narkoba Polda Sulbar

    Dalam 2 Pekan, 29 Tersangka Pengguna Narkoba di Sulbar Berhasil Dibekuk Polisi

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Delapan orang tersangka pengguna narkoba jenis sabu-sabu kembali dibekuk polisi, para tersangka diamankan di tempat berbeda selama operasi antik marano sejak 1-14 Maret 2024 lalu. Direktur Narkoba Polda Sulbar, Kombes Pol Cristian Rony Putra mengatakan, lima diantara delapan tersangka merupakan target operasi (TO) polisi, sedang tiga lainnya bukan target operasi. “Target selama […]

  • APBD 2024 Sulbar

    APBD 2024 Sulbar Meningkat 211 M , 99 M Untuk Bayar Utang

    • calendar_month Jumat, 13 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 114
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama DPRD Sulbar melakukan rapat paripurna membahas  RAPBD Anggaran 2024. Kamis (12/10/2023). Rapat ini merupakan pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Sulbar pada Nota keuangan RAPBD Anggaran 2024. Dipimpin oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. Rancangan APBD 2024  Sulbar diberi tema […]

  • Perusahaan Sawitb PT Lewata dilaporkan ke Polkda Sulbar oleh Asosiasi Sawit

    Dilaporkan, Perusahaan Sawit Raksasa di Pasangkayu Diduga Garap Lahan Tanpa HGU Selama 30 Tahun Beroperasi

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 267
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Perusahaan raksasa kelapa sawit PT Letawa, yang telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar atas dugaan tindak pidana korporasi. Sabtu, (3/5/2025). Laporan ini diajukan oleh Kantor Hukum HJ Bintang & Partners yang resmi menjadi kuasa hukum dari Asosiasi Petani Sawit […]

  • Pangan di Sulbar

    Stok Pangan di Sulbar Terjaga Jelang Idul Fitri 2025

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan ketersediaan/stok pangan di gudang Perum Bulog Mamuju, Kamis, (27/3/2025). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar, Abdul Waris Bestari, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan kecukupan bahan pangan strategis menjelang hari raya. “Terutama beras, gula, terigu, dan minyak yang ada di Bulog […]

  • JATAM Kritik Pernyataan Gubernur Sulbar Soal Pencabutan Izin Tambang.

    JATAM Sebut Gubernur Sulbar Tak Paham Regulasi, Pencabutan Izin Tambang Tak Harus ke PTUN

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 221
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), terkait polemik penolakan tambang pasir di Karossa (Kabupaten Mamuju Tengah) dan Kalukku (Kabupaten Mamuju) dianggap hanya pepesan kosong. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai Gubernur Sulbar itu tak paham persoalan, terutama soal regulasi dan pencabutan izin tambang galian C. Juru Bicara JATAM, Alfarhat Kasman, mengatakan, […]

  • PIN DPRD Mamuju

    DPRD Mamuju Anggarkan Rp 405 Juta Untuk Pengadaan Pin Emas 30 Anggota Dewan Baru

    • calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 176
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Mamuju menyiapkan anggaran sebanyak Rp 405 juta untuk pengadaan pin pelantikan 30 Anggota Dewan Mamuju yang baru. Kepala Sub Bagian (Kasubag) perencanaan Sekretariat DPRD Mamuju, Ilias mengatakan, masing-masing anggota dewan, nantinya akan mendapatkan pin emas seberat 6 gram emas. “Kemarin kami usulkan 7 gram di HPS pertama, tapi karena harga emas […]

expand_less