Suhardi Duka Targetkan Inflasi Sulbar Tetap di Bawah 2,5 Persen
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, komitmen jaga inflasi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali di bawah 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai mengikuti rapat high level meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, inflasi Sulawesi Barat pada Februari 2026 secara bulanan tergolong baik karena berada pada kategori terendah. Namun secara tahunan, posisi inflasi daerah tersebut masih berada pada kategori menengah dibandingkan daerah lain.
“Untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, beberapa komoditas yang memicu inflasi di antaranya harga emas dan tarif listrik. Kedua faktor tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah karena dipengaruhi kebijakan nasional dan pasar global.
“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” katanya.
Selain itu, komoditas ikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sulbar, terutama ikan cakalang dan ikan layang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Suhardi Duka menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 guna meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan ikan.
“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan agar masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 supaya pasokan bisa mencukupi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk komoditas bawang, ia menyebut kondisi harga dan produksi relatif stabil.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulbar juga memperketat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Jika lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegasnya.
Selain pengawasan distribusi, Pemprov Sulbar juga meminta penambahan kuota dan kapasitas bahan bakar minyak (BBM) karena pasokan yang ada dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” pungkas Suhardi Duka.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah optimistis inflasi di Sulawesi Barat dapat tetap terkendali sesuai target yang ditetapkan.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
