Melekatnya Ambisi dan Demagogi Kekuasaan Dalam Pemilu 2024
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua GMNI Mamuju, Adam Jauri. (Foto : Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penulis : Adam Jauri
Ketua DPC GMNI Mamuju
Menilai fenomena Pemilu 2024 dipenuhi dengan ambisi dan demagogi, begitu banyak suara berisik serta drama yang massif dilakukan oleh para tim pemenang hingga menjadi tsunami Informasi ruang media sosial.
Pemilu 2024 membuat pertunjukan yang tak kalah menariknya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Dimana yang paling menonjol adalah kesalahan sistem aplikasi yang katanya jadi yang pertama diterapkan dalam Pemilu.
Namun, nasib berkata lain, entah disengaja atau tidak, faktanya penggunaan aplikasi yang dilaunching dengan gagah perkasa justru jadi salah satu keraguan publik pada pengelolaan Pemilu.
Tentu saja, dengan dana fantastik Rp 71,3 triliun, Pemilu 2024 tercatat sebagai pemilu yang paling mahal yang pernah dilaksanakan. Bandingkan dengan Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 Triliun, atau Pemilu 2014 sebanyak Rp 15,62 Triliun.
Dari situ kita harusnya semakin yakin bahwa Pemilu hari ini harus bersih dari praktik KKN namun mari kita review faktanya!
Peran penting lembaga produk reformasi seperti Mahkama Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut andil dalam noda demokrasi yang terjadi. Bahkan secara terang benderang dinodai dengan tinta hitam nepotisme serta kartel politik elit nasional. MK di kotori sedangkan KPU secara implisit di intervensi sehingga independensinya sudah sangat pudar.
Tapi tak lupa secara khusus nama Bawaslu yang menjadi perhatian serius kami yang kehadirannya seperti ada dan tiada dalam mengawasi jalannya Pesta Demokrasi di Indonesia!
Contoh permasalahannya antara lain seperti Deklarasi Desa Bersatu, upaya Kampanye terang-terangan di akun Resmi Kementerian Pertahanan, kampanye berkedok pembagian bantuan sosial (Bansos) marak dilakukan beberapa Menteri. Bahkan tak segan-segan menumpang pada fasilitas negara.
Presiden Joko Widodo tentu harus bertanggung jawab, sebab di tangan komandannya semua proses pelik ini terjadi. Bahkan Presiden bak juru kampanye yang melekatkan diri dengan kekuasaan, lihat saja dalam kesempatannya makan bakso bersama salah kandidat. Meski katanya dilakukan dengan sebatas kapasitas Menteri dan Presiden, tapi tentu dia sudah terdaftar sebagai kandidat.
Tentu saja ada lembaga negara yang jadi pengawa, dialah Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) nama yang begitu anggun. Tetapi pada peristiwa-peristiwa itu Bawaslu bagaikan bangkai yang tidak berdaya.
Gambaran yang ada di pusat hampir sama dengan kondisi kinerja Bawaslu yang ada di daerah khususnya di Sulawesi Barat. Menjadi rahasia umum pabila jual beli jabatan serta jual beli suara sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Bahkan bagi orang awam tindakan jual beli suara sangat mudah didapati karena praktek transasinya betul-betul terbuka Tetapi di mana Bawaslu?, apakah Bawaslu hanya menjadi lembaga untuk menjadi benteng pemodal dan penguasa untuk memberikan kesan bahwa Demokrasi hari ini benar-benar adil! padahal di dalam prakteknya sungguh jual terbalik.
Tapi entahlah, kami hanya generasi yang menonton pertunjukan kotor para elit politik yang hari ini bersekongkol dengan kapital untuk memperkokoh kekuasaan dan menumbangkan lawan.
Saat ini tirani mulai menapak kembali, membangun pagar-pagar beton untuk melindungi kekuasaannya.
Tentu tidak cukup hanya mengurai lewat tulisan ini, meski begitu satu kata kritik dan pikiran berharga sangat mahal di tengah demoralisasi pemuda dan demokrasi.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
