Efisiensi Diprediksi Berlanjut, Gubernur Sulbar Target Investasi Tercapai di 2027
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, pimpin rapat RKPD 2027.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memprediksi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 masih berlanjut. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi pembangunan yang adaptif sekaligus efisien. Hal itu disampaikan saat memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Provinsi Sulawesi Barat di Uala Graha Sasndeq, Rabu, (11/3/2026).
Dalam arahannya, Suhardi Duka menyoroti kondisi keuangan negara yang masih berada dalam tekanan. Salah satu penyebabnya adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.
Ia menjelaskan, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga sekitar 1 juta barel sisanya harus dipenuhi melalui impor.
“Kondisi APBN kita sangat tertekan. Jika harga minyak naik dari 80 dolar menjadi 100 dolar per barel, maka kebutuhan anggaran juga meningkat. Ini yang membuat pemerintah harus melakukan efisiensi,” kata Suhardi Duka.
Di sisi lain, Suhardi Duka menekankan pentingnya peningkatan investasi daerah sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Ia mengungkapkan, realisasi investasi di Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Target investasi kita sekitar 24 persen, tetapi realisasinya baru sekitar 9 persen. Untuk tahun 2027 kita harus berupaya mencapai target bahkan meningkat lebih tinggi,” tegasnya.
Meski demikian, ia optimistis capaian investasi dapat meningkat seiring mulai masuknya sejumlah investor yang menunjukkan minat berinvestasi di Sulbar, termasuk pada sektor sumber daya alam yang saat ini tengah dalam proses tender.
Dalam forum tersebut, gubernur juga menyoroti risiko bencana yang dinilai masih memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah. Karena itu, pendekatan mitigasi bencana dinilai perlu terus diperkuat.
“Saat ini indikator pembangunan kita berada di angka sekitar 91 persen. Jika investasi meningkat dan mitigasi bencana diperbaiki, indikator itu bisa naik menjadi 95 bahkan mendekati 100 persen,” ujarnya.
Suhardi Duka juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan perencanaan program pembangunan selaras dengan kebijakan nasional serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Ia mengingatkan agar target kinerja tidak dibuat terlalu rendah hanya agar mudah dicapai.
“Kalau membuat target jangan dibuat terlalu rendah hanya supaya pasti tercapai. Target harus realistis dan menantang agar kinerja pemerintah bisa benar-benar meningkat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar masih berada di kisaran 34 persen sehingga diperlukan strategi penyesuaian komposisi belanja tanpa mengganggu pelayanan publik.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen. Sementara angka kemiskinan ditargetkan turun sekitar 1 persen setiap tahun.
Tingkat kemiskinan diproyeksikan berada pada kisaran 8,8 hingga 8,1 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada di rentang 2,2 hingga 2,13 persen.
Menurut Suhardi Duka, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada masuknya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
“Investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja. Jika investasi meningkat, maka pengangguran bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut meningkat,” pungkasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
